Mendagri: Inflasi Juli 2025 Terkendali di 2,37 Persen, Harga Pangan Jadi Fokus
AKURAT.CO Pemerintah memastikan angka inflasi tetap terkendali di kisaran target 1,5–3,5 persen.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Juli 2025 tercatat 2,37 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyebut, angka ini ideal bagi produsen maupun konsumen.
“Angka ini seimbang. Produsen, petani, nelayan, dan pabrik tetap untung karena biaya operasional tertutup. Konsumen pun masih bisa menjangkau harga bahan pokok yang relatif stabil,” ujar Tito, Jumat (15/8/2025).
Ia menjelaskan, inflasi Juli dipicu terutama oleh kenaikan harga pangan, minuman, dan bahan bakar minyak (BBM).
Komoditas yang memberi andil terbesar antara lain bawang merah, bawang putih, cabai, dan beras.
Beras menjadi perhatian khusus lantaran merupakan makanan pokok mayoritas rakyat Indonesia, dan belakangan harganya mulai naik.
Presiden, kata Tito, telah memerintahkan stabilisasi harga beras dengan mengoptimalkan stok Bulog yang mencapai hampir empat juta ton hasil panen sebelumnya.
Stok tersebut digelontorkan ke masyarakat melalui mekanisme komersial, pasar murah, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga distribusi lewat pasar rakyat, Pemda, Kopdeskel Merah Putih, dan instansi terkait.
Tito mengapresiasi Bulog dan Polri atas inisiatif Gerakan Pangan Murah yang dinilai efektif menjaga harga pangan.
“Polri punya jaringan hingga daerah, sehingga mudah menggerakkan operasi pasar murah,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Mendagri juga berdialog virtual dengan Kapolda Kalimantan Barat terkait pengendalian harga pangan, lalu bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyerahkan bantuan bahan pokok kepada masyarakat.
Baca Juga: Mensesneg: Presiden Prabowo Akan Kenakan Pakaian Adat Saat HUT Ke-80 RI
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
