Petani Singkong Menjerit Usai Harga Anjlok, Presiden Prabowo Turun Tangan

Kepala negara turun langsung dengan menggelar rapat terbatas bersama kementerian terkait di Hambalang pada pertengahan September lalu.

 

Dalam forum itu, Prabowo menekankan pentingnya langkah cepat agar petani tidak semakin terpuruk. Ia menilai persoalan singkong dan tapioka bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup keluarga tani di berbagai daerah.

 

Lampung sebagai penyumbang 70% produksi singkong nasional menjadi episentrum keresahan. Petani di daerah tersebut sudah lama mengeluhkan harga jual hasil panen yang jatuh, bahkan kerap dipotong hingga sepertiga dari nilai sebenarnya.

 

 

Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI), Dasrul Aswin, menyebut harga singkong hanya dihargai sekitar Rp675 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi yang mencapai Rp740 per kilogram. “Kalau rugi terus, petani bisa berhenti menanam singkong,” ujarnya.

 

Kondisi ini mendorong aksi demonstrasi hingga tuntutan kepada pemerintah agar harga singkong ditetapkan minimal Rp1.350 per kilogram dengan potongan rafaksi maksimal 15%. Namun implementasi di lapangan dinilai masih jauh dari harapan.

 

Presiden Prabowo menegaskan perlunya regulasi jelas agar petani terlindungi. Salah satunya dengan menjadikan singkong sejajar dengan padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.

 

Langkah cepat pemerintah pun diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang memperketat impor ubi kayu dan turunannya. Dengan kebijakan ini, hasil panen petani dipastikan lebih terserap oleh industri dalam negeri.

 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan, pembatasan impor merupakan jawaban atas keresahan petani yang selama ini dirugikan. “Negara hadir untuk melindungi petani dan memastikan kesejahteraan mereka,” katanya.

 

Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah, petani singkong diharapkan kembali memiliki semangat menanam dan meningkatkan produktivitas. Pasalnya, keberlangsungan singkong tidak hanya penting untuk pangan, tetapi juga sebagai bahan baku industri dan pakan ternak.

 

Kebijakan ini menjadi sinyal tegas bahwa negara tidak akan membiarkan petani berjalan sendiri. Harapan baru pun tumbuh di kalangan petani bahwa suara mereka benar-benar didengar dan diperjuangkan.