105 Ribu Pikap Impor dari India, Celios: Tak Sejalan Kepentingan Nasional

AKURAT.CO Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit pikap dari India tidak sejalan dengan kepentingan industri dalam negeri.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan pikap dalam jumlah besar untuk setiap koperasi desa.

“Pertama. Mengapa setiap kopdes butuh pickup? Padahal agen penyalur akan mengantarkan barang ke kopdes. Sementara konsumen membeli barang ke kopdes secara ritel,” kata Bhima kepada Akurat.co, Rabu (25/2/2026).

Baca Juga: Bos Agrinas Akui DP 30 Persen untuk Pikap India Sudah Dibayar

Ia juga menyoroti spesifikasi kendaraan yang direncanakan, yakni tipe 4x4. Menurutnya, asumsi bahwa seluruh desa membutuhkan kendaraan penggerak empat roda adalah logika yang keliru.

Bhima menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan keberpihakan pada industri otomotif nasional. Ia mempertanyakan dampak jangka panjang terhadap ekosistem industri dan tenaga kerja dalam negeri.

“Ketiga, sama sekali Agrinas tidak berpihak ke industri otomotif lokal dan keempat, bengkel di desa beli sparepart pickup Mahindra dimana?,” ujarnya.

Terkait dengan pernyataan Agrinas yang menyebut impor pikap dari India merupakan langkah efisiensi perusahaan. Menurut Bhima, alasan efisiensi harga tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar kebijakan.

Bhima menekankan bahwa produksi dalam negeri memiliki efek berganda (multiplier effect) yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ia menyarankan agar kebijakan tersebut dibatalkan dan dialihkan ke produsen dalam negeri, meskipun terdapat risiko biaya pembatalan kontrak (cancellation fee).

Baca Juga: Impor Pikap dari India, Agrinas: Potensi Efisiensi Capai Rp46,5 Triliun

“Membatalkan dan beralih ke produsen lokal. Meski ada cancellation fee yang harus dibayar Agrinas ke produsen pickup India,” tutur Bhima.

Senada dengan Bhima, pengamat otomotif Bebin Djuana juga mempertanyakan kebutuhan 105.000 unit kendaraan 4WD secara seragam.

Menurut Bebin, pabrikan yang beroperasi di Indonesia seperti Mitsubishi, Isuzu, dan Toyota memiliki teknologi serta komponen untuk memproduksi kendaraan sejenis.

Bebin menilai tidak masuk akal jika industri dalam negeri menolak pesanan sebesar itu di tengah kondisi pasar yang menantang.

“Menolak pesanan 105 ribu unit dimasa sulit? sangat tidak nalar,” ucap Bebin.

Bebin juga menyinggung faktor harga yang dinilai perlu dihitung secara adil. Dirinya menyebut jika proyek pemerintah mendapatkan perlakuan pajak khusus, maka harga produksi dalam negeri bisa lebih kompetitif.

Selain itu, Bebin mempertanyakan kesiapan layanan purna jual kendaraan impor di pelosok daerah.

“Jika diteruskan siapa yang urus mobil-mobil Indiq, mau datangkan mekanik dari sana untuk dikirim keplosok negeri? Katanya mau memberi lapangan kerja, yang sudah kerja mau disuru nganggur?,” pungkasnya.