Soal Harga Pertamax Naik, Ini Kata Misbakhun

AKURAT.CO Komisi XI DPR RI memastikan akan mengawal langkah mitigasi pemerintah untuk menekan dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax terhadap daya beli masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan menyusul penyesuaian harga Pertamax yang naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau melonjak sekitar 32,1% mulai 10 Juni 2026.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, kenaikan harga BBM selalu menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena berpotensi memengaruhi biaya transportasi dan konsumsi rumah tangga.

Oleh sebab itu, menurutnya, kebijakan penyesuaian harga perlu dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang masih menekan sektor energi.

Baca Juga: Kenaikan Pertamax Picu Kajian Stimulus, Komisi XI Soroti Beban Kelas Menengah

"Sebagai wakil rakyat, saya memahami bahwa kenaikan harga BBM selalu menimbulkan beban bagi masyarakat. Karena itu, kebijakan ini harus dipahami bukan hanya dari sisi harga, tetapi juga dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Berdasarkan data PT Pertamina (Persero), harga Pertamax naik Rp3.950 per liter dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 meningkat Rp4.100 per liter dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Adapun BBM nonsubsidi lainnya tidak mengalami perubahan harga, yakni Pertamax Turbo tetap Rp20.750 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Sedangkan Pertalite bersubsidi tetap dipatok Rp10.000 per liter.

Misbakhun menjelaskan, kenaikan harga Pertamax dipengaruhi sejumlah faktor eksternal, terutama peningkatan harga minyak mentah dunia, tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta meningkatnya biaya penyediaan energi nasional.

Untuk meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat, Komisi XI DPR RI terus berkoordinasi dengan pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pemangku kepentingan lainnya. Fokus utama koordinasi tersebut adalah memastikan langkah pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli dapat berjalan efektif.

Baca Juga: Misbakhun: Dampak Inflasi dari Pertamax Naik Masih Perlu Dihitung

"DPR tidak hanya melihat sisi fiskalnya, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat. Karena itu kami mendorong agar langkah penyesuaian ini diikuti kebijakan mitigasi yang terukur untuk menjaga daya beli dan mengendalikan inflasi," ujarnya.

Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kelompok transportasi merupakan salah satu komponen penting pembentuk inflasi nasional. Pada berbagai periode kenaikan harga energi sebelumnya, sektor transportasi kerap menjadi penyumbang utama tekanan inflasi karena efek berantai terhadap biaya mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Kondisi tersebut menjadi perhatian mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Ketika biaya transportasi meningkat, ruang belanja masyarakat berpotensi tertekan sehingga dapat memengaruhi konsumsi sektor lain.

Meski demikian, DPR menilai sejumlah langkah stabilisasi yang dilakukan otoritas ekonomi mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya adalah keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meredam tekanan eksternal.

Menurut Misbakhun, respons kebijakan tersebut mulai tercermin pada sejumlah indikator pasar keuangan. Nilai tukar rupiah menunjukkan penguatan dalam beberapa hari terakhir, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga bergerak positif setelah sempat mengalami tekanan.

"Kita tentu belum bisa menyimpulkan situasi sepenuhnya pulih. Namun beberapa indikator mulai menunjukkan bahwa langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas keuangan berada pada jalur yang tepat," kata Misbakhun.