Pemerintah Perkuat Validasi Data untuk Bedah Rumah 400 Ribu Unit

AKURAT.CO Pemerintah mempercepat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dengan target mencapai 400 ribu unit pada 2026. 

Di balik lonjakan target tersebut, pemerintah mengubah pendekatan pelaksanaan program dengan mengandalkan basis data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, percepatan program bedah rumah dilakukan untuk menekan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih mencapai 18,8 juta unit pada 2025.

Baca Juga: Anggaran Kementerian PU 2027 Didominasi Program Bedah Rumah

"Ya, mudah-mudahan 2026 bisa turun signifikan. Tadi 2025 angkanya 18,8 juta unit RTLH," kata Maruarar Sirait usai meninjau program BSPS di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Menurut Maruarar, pemerintah kini menggunakan data BPS sebagai rujukan utama penentuan penerima bantuan. Fokus program diarahkan kepada kelompok masyarakat pada desil 1 hingga 4 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah.

"Kita memakai data BPS supaya bantuan ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Pemerintah juga memperlihatkan peningkatan skala program yang cukup signifikan. Di Jakarta, misalnya, jumlah rumah yang ditangani melonjak dari 158 unit pada tahun lalu menjadi 10.000 unit pada tahun ini. 

Kenaikan tersebut menunjukkan perluasan cakupan program yang kini didorong secara masif oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.

Selain memperluas jumlah penerima, pemerintah menekankan aspek transparansi dalam penggunaan dana publik. Maruarar menegaskan seluruh kebutuhan material, anggaran, hingga mekanisme pengadaan akan dibuka kepada publik untuk mendorong efisiensi harga dan mencegah penyimpangan.

"Saya pikir uang rakyat ini harus benar-benar transparan. Buka saja berapa anggarannya, berapa kebutuhannya, berapa harganya, kemudian yang termurah bisa menang," tegasnya.

Data BPS menunjukkan tantangan perumahan masih cukup besar, bahkan di wilayah perkotaan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan terdapat sekitar 824 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kualitas hunian tidak hanya terjadi di daerah tertinggal, tetapi juga di ibu kota yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional.

Karena itu, pemerintah menilai keberhasilan program bedah rumah tidak hanya diukur dari jumlah unit yang direnovasi, tetapi juga kemampuan menurunkan angka RTLH secara nasional melalui pemetaan data yang lebih akurat.

Untuk mempercepat realisasi program, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memberikan dukungan konkret, termasuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menurut Tito, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar target ratusan ribu unit rumah yang akan diperbaiki dapat tercapai tepat waktu.

Program BSPS sendiri merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. 

Dalam beberapa tahun terakhir, program ini menjadi salah satu strategi utama untuk mengurangi backlog kualitas rumah sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan permukiman.