Danantara Jadi Mesin Pertumbuhan, Konsolidasi BUMN Dikebut

AKURAT.CO DPR menilai konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat peran Danantara sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. 

Pemerintah saat ini tengah melakukan penataan jumlah BUMN, termasuk melalui penggabungan perusahaan yang memiliki klaster dan kegiatan usaha sejenis.

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mengatakan, proses konsolidasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas, hingga optimalisasi aset BUMN. 

Baca Juga: Konsolidasi BUMN, 95 Persen Setoran Dividen Cuma Disumbang Oleh 8 Perusahaan

Jumlah BUMN yang saat ini mencapai lebih dari 1.000 perusahaan disebut tengah diarahkan menjadi sekitar 250 entitas.

"Dan saat ini BUMN sedang dilakukan penciutan, sedang dilakukan penggabungan-penggabungan beberapa BUMN, baik yang klasternya sama maupun BUMN yang memiliki usaha sejenis," kata Herman sebelum sidang paripurna di komplek parlemen, Jumat (14/8/2026).

"Nah, ini yang sedang diupayakan dari 1.044 menjadi 200, kurang lebih 250 BUMN," sambungnya.

Menurut Herman, penataan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat sumber pendapatan dan aset yang nantinya menopang Danantara. Dengan jumlah perusahaan yang lebih terkonsolidasi, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mengoptimalkan aset BUMN.

Herman menyebut peningkatan pendapatan BUMN saat ini juga terus didorong melalui sejumlah langkah, mulai dari efisiensi, peningkatan produktivitas, hingga revitalisasi aset.

"Dan alhamdulillah, kalau melihat dari sisi pendapatan memang sampai hari ini, apakah itu melalui efisiensi, peningkatan produktivitas, maupun dari revitalisasi terhadap aset-aset BUMN yang sekarang berlangsung, tentu kalau kita lihat pertumbuhannya cukup baik," ujarnya.

Peran Danantara menjadi semakin penting ketika pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan optimalisasi aset negara. Namun, ekspansi tersebut berlangsung ketika ruang fiskal pemerintah tetap menjadi perhatian.

Fitch Ratings memproyeksikan rasio utang pemerintah Indonesia meningkat menjadi sekitar 41% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2026. Angka tersebut masih berada di bawah median negara dengan peringkat BBB yang sebesar 57,3%. 

Meski demikian, Fitch mencatat pembayaran bunga utang Indonesia mencapai sekitar 17% dari pendapatan pemerintah pada 2025, termasuk tinggi dibandingkan negara-negara dengan peringkat yang sama.

Dengan kondisi tersebut, optimalisasi aset BUMN dan investasi Danantara menjadi penting agar pembiayaan yang digunakan pemerintah maupun badan usaha negara dapat menghasilkan aktivitas ekonomi yang produktif.

Fitch sebelumnya juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di sekitar 5% pada 2026-2027. Investasi Danantara, belanja publik, pelonggaran moneter, dan hilirisasi menjadi sejumlah faktor yang dinilai dapat menopang permintaan domestik dan pertumbuhan ekonomi.

Herman mengatakan tantangan ekonomi global juga membuat proses konsolidasi BUMN tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan memperkuat daya saing perusahaan negara.

"Dan ingat bahwa ini di tengah tantangan global yang tidak sederhana, di bawah tekanan internasional," katanya.

Selain konsolidasi BUMN, Herman menekankan pentingnya pengelolaan utang pemerintah. Menurut dia, peningkatan utang tidak bisa hanya dilihat dari nominalnya, tetapi juga dari bagaimana dana tersebut digunakan dan memberikan dampak terhadap perekonomian.

"Yang penting kan mbak, bahwa utang itu dikelola dengan baik dan ini dapat memberikan dukungan terhadap sektor-sektor produktif yang pada akhirnya juga ini akan menjadi modal negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Herman.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan posisi utang pemerintah pada akhir 2025 mencapai Rp9.637,9 triliun. Rasio utang terhadap PDB berada sekitar 40,6%.

Sementara itu, Fitch memperkirakan rasio tersebut naik tipis menjadi 41% pada 2026. Lembaga pemeringkat itu tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB, meski mengubah outlook dari stabil menjadi negatif.

Artinya, tantangan pemerintah bukan semata-mata menjaga agar rasio utang tetap terkendali, tetapi memastikan tambahan pembiayaan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup untuk menopang kemampuan fiskal negara.

Dalam konteks tersebut, konsolidasi BUMN menjadi salah satu agenda penting. Pengurangan jumlah entitas dari lebih dari 1.000 menjadi sekitar 250 BUMN, seperti disampaikan Herman, pada akhirnya perlu diikuti dengan peningkatan produktivitas perusahaan hasil konsolidasi.

Herman mengatakan peningkatan pendapatan BUMN saat ini salah satunya berasal dari efisiensi dan revitalisasi aset. Jika proses tersebut berlanjut, aset BUMN dapat menjadi salah satu sumber yang mendukung kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Pertama, Danantara tentu sebagai sumber pendapatannya adalah dari BUMN," kata Herman.

Pernyataan tersebut menunjukkan hubungan erat antara restrukturisasi BUMN dan peran Danantara. Semakin efektif perusahaan negara mengelola aset dan menghasilkan pendapatan, semakin besar pula basis aset yang dapat dikelola untuk mendukung agenda investasi.