Pabrik BYD Mulai Beroperasi, Kemenperin Perkuat Industri EV Lokal

AKURAT.CO Kementerian Perindustrian berharap pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia semakin meningkat setelah beroperasinya fasilitas produksi PT BYD Motor Indonesia di Subang, Jawa Barat.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, kehadiran fasilitas produksi BYD merupakan momentum strategis untuk membawa perkembangan kendaraan listrik di Indonesia dari fase pertumbuhan pasar menuju penguatan basis manufaktur dan pendalaman struktur industri di dalam negeri.
 
“Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BYD atas kepercayaan dan komitmennya untuk berinvestasi serta mengembangkan kegiatan manufaktur kendaraan listrik di Indonesia,” kata Agus dikutip dari laman Kemenperin, Jumat (4/9/2026).

Baca Juga: Aturan Impor Mobil Listrik Malaysia Makin Ketat, BYD dan Merek China Terancam Kehilangan Pasar

Agus juga menyampaikan apresiasi secara khusus kepada Luhut Binsar Pandjaitan yang turut hadir, karena memiliki peran penting dalam proses masuknya investasi BYD ke Indonesia.

Menurutnya, realisasi investasi hingga berdirinya fasilitas produksi BYD merupakan buah dari proses panjang diplomasi dan pengawalan investasi strategis pemerintah.
 
Ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut secara aktif mengawal berbagai investasi strategis agar masuk ke Indonesia, termasuk melalui diplomasi langsung dengan kantor pusat BYD di Shenzhen, Tiongkok.
 
“Saya menyaksikan langsung proses tersebut dan bagaimana Pak Luhut begitu gigih memperjuangkan agar investasi masuk ke Indonesia, termasuk investasi BYD. Proses yang panjang itu akhirnya dapat kita lihat hasilnya dengan berdirinya fasilitas produksi BYD di Indonesia,” ujarnya.
 
Upaya tersebut juga berjalan seiring dengan komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim setelah Persetujuan Paris yang dihasilkan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-21 atau COP21.

Pengembangan kendaraan listrik menjadi salah satu bagian penting dari agenda transformasi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus optimalisasi sumber daya nasional.
 

Agus menjelaskan, pengoperasian fasilitas produksi BYD berlangsung ketika fundamental industri manufaktur nasional tetap menunjukkan kinerja yang positif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan II-2026 industri pengolahan nonmigas (IPNM) tumbuh sebesar 5,32% secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,29%.
 
“Pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,32 persen sudah berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Terakhir kali pertumbuhan manufaktur berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional terjadi sekitar 14 tahun lalu. Ini menjadi sinyal yang sangat positif bagi industri kita,” tutur Agus.
 
Selain pertumbuhan, indikator lainnya seperti kontribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB), kinerja ekspor, realisasi investasi, dan penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan perkembangan positif.

Peresmian fasilitas produksi BYD juga berlangsung di tengah perkembangan positif kendaraan listrik nasional.

Hingga April 2026, populasi kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai sekitar 486 ribu unit, dengan kendaraan roda dua sekitar 242 ribu unit dan kendaraan roda empat sekitar 223 ribu unit, sementara sisanya berasal dari berbagai jenis kendaraan listrik lainnya.
 
Tren positif tersebut semakin terlihat pada pasar kendaraan roda empat berbasis elektrifikasi. Pada semester I-2026, penjualan Battery Electric Vehicle (BEV) telah mencapai sekitar 70 ribu unit dengan pangsa pasar sekitar 16%. Sementara itu, penjualan Hybrid Electric Vehicle(HEV) mencapai sekitar 40.400 unit, dengan pangsa pasar mendekati 10%.
 
“Besarnya pangsa kendaraan elektrifikasi menunjukkan penerimaan konsumen Indonesia terhadap teknologi kendaraan rendah emisi semakin kuat. Karena itu, pemerintah terus menghadirkan kebijakan afirmatif yang tidak hanya bertujuan membangun pasar, tetapi juga memperkuat struktur industri dan kapasitas produksi di dalam negeri,” jelas Agus.
 
Di sisi manufaktur, pemerintah terus mengarahkan pengembangan industri kendaraan listrik agar semakin terintegrasi dengan rantai pasok nasional melalui peningkatan penggunaan produk dan komponen dalam negeri.
 
Peta jalan pengembangan KBLBB menetapkan peningkatan nilai minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara bertahap, yaitu minimal 40 persen hingga 2026, minimal 60 persen pada periode 2027–2029, serta minimal 80 persen mulai 2030. Ketentuan tahapan tersebut juga telah menjadi bagian penting dalam arah kebijakan penguatan industri KBLBB nasional.
 
Menurut Agus, peningkatan TKDN sangat penting agar investasi kendaraan listrik tidak berhenti pada aktivitas perakitan, tetapi secara bertahap semakin melibatkan industri komponen, material, dan pemasok dalam negeri.
 
“Ada arahan dari Pak Luhut, agar kita coba pelajari untuk memberikan program insentif yang berbasis penguatan nilai TKDN. Jadi semakin tinggi nilai TKDN, itu semakin perlu mendapat perhatian dari pemerintah termasuk persiapan-persiapan dalam pemberian insentif,” tukasnya.