DPRD Singgung Pengawasan Proyek Sekolah di Jakbar: Kalau Diawasi Ketat Kenapa Tidak Beres

AKURAT.CO Ketua Komisi E DPRD Jakarta, Muhammad Thamrin, buka suara terkait dugaan banyaknya kejanggalan dalam pengerjaan proyek rehabilitasi sekolah di Jakarta Barat senilai Rp95 miliar, yang dituding dikerjakan secara asal-asalan.

"Kami dari Komisi E mengapresiasi niat baik memperbaiki sekolah. Tapi kami juga tidak bisa menutup mata melihat kondisi lapangan yang jauh dari standar," kata Thamrin saat dikonfirmasi, Selasa (10/6/2025).

Politikus PKS itu menyebut, pengawasan proyek oleh Dinas Pendidikan Jakarta tidak sejalan dengan kondisi nyata. Dia menyoroti banyaknya fasilitas rusak, seperti atap bocor, lift tak berfungsi, hingga toilet jorok yang bisa membahayakan kesehatan siswa.

Baca Juga: Dinas Pendidikan Jamin Tidak Ada Penyimpangan dalam Proyek Rehabilitasi Sekolah di Jakarta Barat

"Kalau pengawasan benar-benar ketat, kenapa hasilnya seperti ini? Ada yang tidak beres. Ini perlu diusut," lanjutnya.

Untuk itu, Komisi E akan mendorong audit menyeluruh bahkan melibatkan aparat penegak hukum jika perlu. Menurutnya, proyek ini menyangkut keselamatan dan hak anak atas lingkungan belajar yang layak.

"Lift rusak dan toilet kotor bukan soal estetika, tapi ini bentuk nyata pengabaian terhadap perlindungan anak," ucapnya.

Komisi E berencana memanggil Dinas Pendidikan dan kontraktor pelaksana dalam waktu dekat untuk dimintai klarifikasi terbuka. "Ini proyek strategis. Kalau terbukti ada kelalaian atau penyimpangan, sanksi tegas wajib dijatuhkan," jelasnya.

Baca Juga: Anggaran Rp95 Miliar Tapi Gedung Sekolah Masih Bocor, DPRD Jakarta Bongkar Dugaan Kejanggalan Proyek

Anggota Komisi E DPRD Jakarta, Abdul Aziz, menyebut temuan lapangan menunjukkan pengawasan proyek jauh dari kata maksimal. Dia mendorong pelibatan komite sekolah, tokoh masyarakat, dan anggota DPRD setempat dalam proses pengawasan proyek.

"Kalau memang proyek ini bersih, kenapa masih ditemukan atap bocor dan lift yang tidak bisa dipakai? Audit total harus dilakukan," kata Aziz.

Dia juga menyoroti pentingnya audit Health, Safety, and Environment (HSE) untuk menjamin sistem keselamatan dan kesehatan di sekolah.

Proyek yang disebut bermasalah ini dilaksanakan oleh KSO Arkindo Elsadai Amytas melalui dana APBD 2023. Rinciannya, Rp51 miliar untuk SDN 05 dan SMPN 292, serta Rp44 miliar untuk SDN 04 dan SMPN 291 Kembangan Utara.