Pramono Tunggu Keputusan Final DPRD Jakarta Soal Tunjangan Perumahan

AKURAT.CO Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan keputusan final mengenai tunjangan rumah anggota DPRD Jakarta yang mencapai Rp70 juta per bulan, masih berada di tangan legislatif.

"Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Minggu (7/9/2025).

Dia menambahkan, belum bisa memastikan apakah aturan lama mengenai tunjangan rumah anggota dewan akan tetap diberlakukan, atau justru direvisi di masa kepemimpinannya.

Baca Juga: Gaji DPR Rp65 Juta Masih Ketinggian, Formappi Minta Tunjangan Lain Dievaluasi

Isu tunjangan fantastis DPRD Provinsi Jakarta ini belakangan ramai disorot publik, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih. Semua pihak kini menunggu langkah politik selanjutnya dari Parlemen Kebon Sirih, terkait kebijakan sensitif ini.

Sumber masalah bermuara pada Keputusan Gubernur Provinsi Jakarta Nomor 415 Tahun 2022,yang diteken mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. 

Dalam beleid itu, tunjangan perumahan untuk pimpinan DPRD Provinsi Jakarta ditetapkan sebesar Rp78,8 juta per bulan termasuk pajak. Sedangkan, anggota DPRD Provinsi Jakarta menerima Rp70,4 juta setiap bulan.

Perbandingan ini menimbulkan tanda tanya besar. Adilkah penggunaan APBD untuk menggelontorkan tunjangan jumbo, sementara DPR RI yang menanggung beban kerja legislasi nasional justru mendapat penghasilan lebih kecil?

Baca Juga: DPR RI Jawab 17+8 Tuntutan Rakyat, Setop Tunjangan Perumahan hingga Moratorium Kunker Luar Negeri

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jakarta, Ima Mahdiah, mengatakan gaji dan tunjangan yang diterimanya selama ini dipublikasikan secara terbuka.

"Sejak periode pertama, saya sudah mem-publis gaji, tunjangan dan laporan keuangan hingga bulan ini. Jadi masyarakat bebas melihat dan kami bisa mempertanggungjawabkan," kata Ima usai menerima audiensi di gedung DPRD Provinsi Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Menurut dia, dana yang diterima anggota dewan tidak berhenti di meja pribadi, melainkan kembali ke masyarakat lewat advokasi dan penyerapan aspirasi. "Kami pastikan apa yang kami dapat dikembalikan kepada masyarakat," ujarnya.