Herman Deru Tegaskan Sinkronisasi Pembangunan Pusat-Daerah di Musrenbang Sumsel

AKURAT.CO Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Hal tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumsel di Griya Agung, Selasa (14/4/2026), yang turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya.

Dalam sambutannya, Herman Deru menekankan arah pembangunan Sumatera Selatan harus sejalan dengan kebijakan nasional, namun tetap adaptif terhadap karakteristik dan kebutuhan daerah.

Ia menyebut gubernur memiliki peran strategis sebagai koordinator dan pembina bagi kabupaten/kota.

“Pemprov Sumsel siap memastikan perencanaan pembangunan daerah linier dengan perencanaan nasional agar program berjalan terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Sumatera Selatan saat ini berada dalam fase transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Kehadiran pemerintah pusat dinilai penting untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan.

Salah satu isu strategis yang dibahas dalam forum tersebut adalah struktur belanja daerah, khususnya belanja pegawai.

Herman Deru menyoroti batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen pada 2027 yang menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tidak menimbulkan persoalan baru, seperti peningkatan angka pengangguran.

“Efisiensi anggaran harus tetap mempertimbangkan aspek sosial dan keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan keberhasilan pembangunan provinsi sangat bergantung pada kontribusi kabupaten/kota. Karena itu, sinergi dan integrasi perencanaan menjadi kunci utama.

“Provinsi adalah bingkai dari kabupaten/kota. Capaian pembangunan merupakan hasil kerja bersama, sehingga integrasi harus dijaga agar tidak terjadi disorientasi,” katanya.

Dalam konteks prioritas, Sumatera Selatan tetap menitikberatkan pembangunan pada sektor infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi.

Ia menilai pendekatan pembangunan di Sumatera harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan historis yang berbeda dengan Pulau Jawa.

Herman Deru juga mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dengan dukungan regulasi dari pemerintah pusat agar daerah memiliki ruang inovasi yang lebih luas.

Menutup arahannya, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk konsisten terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun dan menghindari revisi yang berpotensi mengganggu sinkronisasi dengan pemerintah pusat.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memaparkan empat kunci sukses pembangunan nasional, yakni visi yang konsisten lintas generasi, kemandirian nasional, pemerintahan yang efektif, serta kolaborasi dan inovasi.

Ia menilai tata kelola pemerintahan saat ini berada dalam fase yang menantang di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Proses harus cepat, output harus tepat. Aparatur dituntut tidak hanya cerdas, tetapi juga terampil dan andal,” ujarnya.

Bima Arya juga menyoroti pentingnya meninggalkan pola kerja lama yang tidak efektif serta memanfaatkan momentum bonus demografi untuk mendorong Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengapresiasi capaian Sumatera Selatan dalam pengendalian inflasi dan penurunan angka stunting.

Musrenbang ini turut dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, DPRD, Forkopimda, serta kepala daerah se-Sumatera Selatan sebagai bagian dari upaya menyusun perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.