Kelompok Pemberontak Niger Usir Duta Besar Prancis, Apa Alasannya?

AKURAT.CO Kelompok Pemberontak Niger mengatakan bahwa telah memerintahkan duta besar Prancis, Sylvain Itte untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam, pada Jumat (25/8/2023).

Menurut kelompok itu, hal itu dilakukan karena hubungan antara negara Afrika Barat tersebut dan mantan penguasa kolonialnya semakin memburuk.

Pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Niger terjadi di tengah-tengah gelombang sentimen anti-Prancis yang semakin meningkat, dengan beberapa penduduk setempat menuduh negara Eropa itu mencampuri urusan mereka.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri yang ditunjuk kelompok pemberontak mengatakan keputusan untuk mengusir duta besar merupakan tanggapan atas tindakan pengambil alihan oleh pemerintah Prancis yang bertentangan dengan kepentingan Niger.

Tindakan-tindakan tersebut termasuk penolakan duta besar tersebut untuk memenuhi undangan untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Niger yang baru, tambahnya.

Kementerian luar negeri Prancis tidak segera memberikan respon terhadap hal tersebut.

Pernyataan yang tampak resmi dibagikan secara luas secara online tampaknya juga menunjukkan bahwa Niger memerintahkan duta besar AS dan duta besar Jerman untuk meninggalkan negaranya dengan istilah yang mirip dengan pernyataan tentang utusan Prancis.

Sementara, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Niger telah menginformasikan bahwa hal ini tidak dikeluarkan oleh kementerian luar negerinya.

"Tidak ada permintaan seperti itu yang diajukan kepada pemerintah AS," kata departemen tersebut, dikutip Sabtu (26/8/2023).

Sebuah sumber dalam kelompok pemberontak dan sumber keamanan Niger mengatakan bahwa hanya duta besar Prancis yang telah diminta untuk pergi.

Kudeta Niger telah mendorong hubungan negara itu dengan Prancis ke sebuah titik puncak dan langkah terbaru yang menimbulkan keraguan.

Keraguan lebih lanjut mengenai masa depan upaya militer bersama untuk memerangi pemberontakan Islamis di wilayah Sahel yang dilanda konflik.

Perancis telah menyerukan agar Presiden Mohamed Bazoum dikembalikan ke jabatannya setelah penggulingannya dan menyatakan akan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh blok regional Afrika Barat atau ECOWAS, untuk membatalkan kudeta tersebut.

ECOWAS juga belum secara resmi mengakui keputusan kelompok pemberontak pada awal Agustus untuk mencabut sejumlah perjanjian militer dengan Prancis.

Dengan mengatakan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh otoritas yang sah di Niger.

Memburuknya hubungan Niger-Prancis menggemakan perkembangan pasca-kudeta di Mali dan Burkina Faso, yang telah mengusir pasukan Prancis dan memutuskan hubungan yang telah terjalin lama.

Negara Niger memiliki arti strategis sebagai salah satu produsen uranium terbesar di dunia dan sebagai pangkalan pasukan Prancis, AS, dan pasukan asing lainnya yang membantu memerangi kelompok-kelompok militan Islamis di wilayah tersebut.[]