Otoritas Israel Gerebek Kantor UNRWA, Turunkan Bendera PBB dan Ganti dengan Bendera Israel

AKURAT.CO Otoritas Israel menggeruduk kantor UNRWA di Yerusalem Timur yang diduduki pada Senin, dalam sebuah operasi yang memicu kecaman internasional. Dalam insiden tersebut, otoritas Israel dilaporkan menurunkan bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menggantinya dengan bendera Israel di lokasi kantor UNRWA, badan PBB yang menangani pengungsi Palestina.

Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, menyampaikan melalui X bahwa penggerebekan kantor UNRWA dilakukan secara paksa dengan dukungan truk, polisi Israel, dan forklift. Menurut Lazzarini, seluruh akses komunikasi diputus, sementara sejumlah aset termasuk furnitur dan perangkat teknologi informasi disita tanpa pemberitahuan resmi.

Tindakan Israeli menggerebek kantor UNRWA ini langsung mencuri perhatian global, terutama karena UNRWA selama ini berstatus lembaga internasional yang secara hukum berada di bawah perlindungan konvensi diplomatik. Lazzarini menegaskan bahwa operasi tersebut dilakukan secara sepihak tanpa izin dan menyalahi perjanjian internasional.

Dalam pernyataan terpisah kepada CNN, polisi Israel mengklaim operasi tersebut dilakukan atas dasar prosedur penagihan pajak oleh Pemerintah Kota Yerusalem. Polisi Israel menyebut kehadiran mereka hanya untuk memastikan keamanan petugas kota selama proses penyitaan berlangsung.

Juru bicara Pemerintah Kota Yerusalem juga mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan “prosedur standar” terhadap pihak yang dianggap tidak membayar pajak properti dan telah mengabaikan beberapa peringatan. Mereka menyatakan UNRWA memiliki tunggakan pajak sekitar 11 juta shekel atau setara 3,4 juta dolar AS yang belum diselesaikan.

Namun, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stéphane Dujarric, membantah klaim utang pajak tersebut. Ia menegaskan bahwa UNRWA dibebaskan dari pajak berdasarkan konvensi PBB yang mengatur hubungan dengan negara anggota.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres juga mengecam tindakan tersebut, menyebutnya sebagai “pelanggaran yang tidak sah.” Ia menegaskan bahwa kantor UNRWA merupakan properti resmi PBB yang tidak boleh disentuh dan dilindungi berdasarkan hukum internasional, termasuk Piagam PBB.

Israel telah lama memiliki hubungan bermasalah dengan UNRWA dan menuduh badan tersebut membantu Hamas—klaim yang telah berkali-kali dibantah oleh UNRWA. Bahkan, juru bicara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali menegaskan bahwa Israel ingin lembaga tersebut dibubarkan.

Upaya untuk membatasi UNRWA sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Pada akhir 2024, parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah Israel serta melarang pejabat Israel melakukan kontak resmi dengan badan tersebut.

Bagi jutaan warga Palestina, UNRWA bukan sekadar organisasi kemanusiaan, tetapi berfungsi layaknya pemerintahan paralel. Lembaga ini mendidik lebih dari setengah juta pelajar, mempekerjakan 3.000 tenaga medis, dan menyediakan bantuan pangan bagi hampir 2 juta pengungsi Palestina.