WHO Mengutuk Serangan terhadap Rumah Sakit di Myanmar yang Menewaskan 33 orang: Kejahatan Perang!

AKURAT.CO Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak penyelidikan menyeluruh atas serangan terhadap rumah sakit di Myanmar yang menewaskan sedikitnya 33 orang pada Rabu malam. PBB memperingatkan bahwa serangan rumah sakit Rakhine tersebut berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang Myanmar, mengingat korban yang sebagian besar adalah warga sipil.

Insiden yang terjadi di rumah sakit Mrauk-U, negara bagian Rakhine, kembali menyoroti eskalasi kekerasan oleh militer Myanmar sejak kudeta 2021. Para pemantau konflik mencatat bahwa serangan terhadap rumah sakit di Myanmar dan fasilitas sipil lainnya meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir.

Junta yang berkuasa disebut terus memperhebat operasi udara di berbagai wilayah. Situasi ini memperkuat kekhawatiran bahwa pola kekerasan sistematis yang terjadi bukan hanya pelanggaran HAM berat, tetapi dapat masuk kategori kejahatan perang Myanmar, sebagaimana diperingatkan para pejabat PBB.

Kepala HAM PBB, Volker Turk, menyampaikan kecaman keras melalui platform X. “Saya terkejut dan mengutuk sekeras-kerasnya serangan terhadap rumah sakit Rakhine yang menyebabkan puluhan warga sipil tewas dan terluka. Serangan semacam itu dapat dianggap sebagai kejahatan perang,” ujarnya. Ia mendesak penyelidikan independen dan pertanggungjawaban bagi para pelaku.

Juru bicara kantor Turk menambahkan bahwa meskipun penyelidikan merupakan tanggung jawab otoritas nasional, kondisi “impunitas yang mengakar” di Myanmar membuat upaya internasional seperti pengadilan global dan yurisdiksi universal perlu dipertimbangkan.

Ketua Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, juga menyampaikan keterkejutannya. Ia menegaskan bahwa rumah sakit tersebut merupakan fasilitas medis utama di wilayah itu, menyediakan layanan darurat, kebidanan, hingga pembedahan. “Setidaknya 33 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka. Ruang operasi dan bangsal utama hancur total,” tulisnya di X.

WHO mencatat bahwa ini merupakan serangan ke-67 terhadap fasilitas kesehatan di Myanmar sepanjang tahun. Tedros menyebut setiap serangan terhadap layanan kesehatan adalah “serangan terhadap kemanusiaan”.

Sementara itu, militer Myanmar tengah mempersiapkan pemilu baru yang dijadwalkan dimulai pada 28 Desember. Junta menyebut proses tersebut sebagai jalan menuju perdamaian dan demokrasi. Namun pengawas internasional serta mantan anggota parlemen menilai pemilu itu hanyalah upaya militer untuk melegitimasi kekuasaannya, sementara kelompok pemberontak bertekad menggagalkan pemungutan suara di wilayah yang mereka kuasai.

Volker Turk juga menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi menjelang pemilu tersebut. Ia menyoroti meningkatnya kekerasan, penangkapan lawan politik, pemaksaan pemilih, pengawasan elektronik intensif, hingga diskriminasi sistematis. “Saya khawatir proses ini hanya akan memperdalam ketakutan dan polarisasi di seluruh negeri,” ujarnya dalam konferensi pers di Jenewa.