Presiden Kolombia Bongkar Otonomi Universitas, Izinkan Polisi Masuk Kampus Tangkap Demonstran

AKURAT.CO Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella mengumumkan kebijakan yang memungkinkan polisi memasuki kawasan universitas ketika terjadi kekerasan, vandalisme, aksi kriminal, atau terorisme di dalam kampus. Kebijakan ini langsung membuka kembali perdebatan mengenai batas otonomi universitas dan kewenangan negara dalam menjaga ketertiban umum.

Dalam pidato publik pada Minggu, De la Espriella menegaskan bahwa otonomi universitas tidak dapat mengesampingkan ketertiban umum. Pemerintah Kolombia juga akan menerapkan protokol nasional untuk membedakan aksi demonstrasi damai dengan tindakan yang mengandung kekerasan atau tindak pidana.

Menurut De la Espriella, demonstrasi damai tetap akan dihormati selama dilakukan sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku. Namun, aparat keamanan dapat melakukan intervensi apabila terjadi kejahatan serius atau ancaman terhadap ketertiban umum di lingkungan universitas.

“Otonomi universitas tidak berarti otonomi dalam hal ketertiban umum, dan tidak pula mengubah kampus menjadi wilayah di luar Konstitusi, hukum, atau otoritas sah negara,” kata De la Espriella.

Polisi Bisa Masuk Kampus Saat Terjadi Kekerasan

De la Espriella mengatakan aparat akan merespons berbagai tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus, termasuk serangan terhadap polisi atau warga sipil serta perusakan infrastruktur.

Pemerintah Kolombia menilai otonomi universitas tidak seharusnya menjadi penghalang bagi aparat ketika terjadi aktivitas kriminal atau ancaman serius terhadap keselamatan publik.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi penegasan posisi pemerintah bahwa kawasan universitas tetap berada dalam lingkup konstitusi, hukum, dan kewenangan negara, meskipun perguruan tinggi memiliki hak atas otonomi akademik dan administratif.

Otonomi Universitas Jadi Sorotan

Langkah Presiden Kolombia ini kembali memunculkan perdebatan lama mengenai batas otonomi universitas dan kewenangan polisi untuk melakukan tindakan keamanan di dalam kampus ketika demonstrasi berubah menjadi kekerasan.

Otonomi universitas diakui dalam Konstitusi Kolombia dan memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi dalam urusan akademik maupun administratif.

Pihak yang menentang intervensi polisi di lingkungan kampus selama ini berpendapat bahwa operasi keamanan dapat mengancam prinsip otonomi universitas, terutama ketika terjadi demonstrasi mahasiswa.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa otonomi tersebut tidak dapat digunakan untuk melindungi aktivitas kriminal atau mencegah aparat bertindak ketika keselamatan publik berada dalam ancaman serius.

Keamanan Jadi Prioritas Pemerintah

Kebijakan tersebut diumumkan ketika pemerintahan De la Espriella menempatkan keamanan publik dan pemberantasan kekerasan sebagai salah satu prioritas utama.

Presiden Kolombia itu juga menyerukan tindakan yang lebih tegas terhadap kelompok maupun individu yang terlibat dalam serangan terhadap aparat keamanan dan fasilitas publik.

Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk menemukan titik keseimbangan antara hak untuk berdemonstrasi, otonomi universitas, dan kewajiban negara menjaga ketertiban umum.

Kebijakan baru tersebut diperkirakan akan terus memicu perdebatan di Kolombia, terutama mengenai batas kewenangan polisi di kampus dan bagaimana negara menangani demonstrasi yang berubah menjadi tindakan kekerasan atau tindak pidana.

Sumber: Anadolu