BP Haji Dorong RUU Haji Segera Disahkan, Target Mulai Berlaku Musim Haji 2026

AKURAT.CO Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), M. Irfan Yusuf atau Gus Irfan, berharap revisi Undang-Undang Haji segera disahkan oleh DPR.
"Kita berharap segera disahkan, syukur-syukur kalau pekan depan bisa," ujar Gus Irfan melalui pesan singkat, Sabtu (9/8/2025).
Revisi UU Haji saat ini telah berstatus usul inisiatif DPR dan memasuki pembahasan tahap II di Badan Legislasi (Baleg).
Anggota Komisi VIII DPR, Dini Rahmania, menjelaskan DPR masih menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah, sehingga belum bisa memastikan kapan RUU tersebut disahkan.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Haji 2025 Dilaporkan ke KPK, Nasaruddin Umar: Enggak Ada Masalah
RUU Haji ini menjadi krusial karena mengatur peralihan kewenangan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke BP Haji mulai musim haji tahun depan.
Gus Irfan menegaskan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab BP Haji akan dipertegas melalui UU baru.
Dalam proses transisi, BP Haji bersama Kemenag telah membentuk tim peralihan untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan lancar setelah perubahan regulasi berlaku.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









