AKURAT.CO Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Saut Situmorang, mengaku heran dengan anggapan soal penindakan yang dilakukan lembaga antirasuah dapat menghambat investasi.
Hal tersebut disampaikan Saut saat hadir dalam diskusi PBHI dan Transparency International Indonesia (TII) bertajuk "Mencari Pemberantas Korupsi: Menjaga Independensi, Menolak Politisasi." di Jakarta, Jumat (21/6/2024).
Menurutnya, upaya paksa atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK justru penting, untuk memberikan efek jera.
Baca Juga: Munas PBSI Digelar Agustus, Fadil Imran Jadi Kandidat Kuat Calon Ketua Umum
"Malah ada menteri, enggak perlu ada OTT, KPK menghambat investasi. Gue bingung ada menteri ngomong, bingung benar gue," kata Saut.
Dia mengatakan, KPK bukannya tidak melaksanakan pencegahan.
Saat dirinya menjabat, misalnya, Saut kerap bicara soal perlunya menjauhi perilaku korup.
Tetapi ketika pulang dari daerah, tiba-tiba ada tangkap tangan.
Baca Juga: Geledah Tiga Rumah, KPK Sita Bukti Korupsi Jual Beli Gas PT PGN dan IAE
Artinya, tambah Saut, harus ada upaya penindakan.
"Sebab kalau mencegah hanya sebatas omong-omong saja," katanya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 4Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 520 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026







