Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, WSBP Raih Angin Segar dalam Kasus dengan Bank DKI

AKURAT.CO Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan titik terang dalam kasus hukum yang melibatkan PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) dan PT Bank DKI.

Melalui putusan nomor 1329/PDT/2024/PT DKI yang dikeluarkan pada 5 November 2024, permohonan banding dari WSBP dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah dikabulkan.

Keputusan ini menjadi langkah maju yang berarti dalam penyelesaian sengketa yang panjang.

Fredrich Yunadi selaku kuasa hukum WSBP, menyambut baik putusan tersebut.

“Kami bersyukur atas putusan ini, yang menunjukkan bahwa hukum masih ditegakkan dengan prinsip keadilan. Majelis hakim telah bertindak secara independen dan profesional,” ungkap Fredrich pada Jumat (6/12).

Baca Juga: Menangkan PKPU, Dirut: WSBP Masuki Babak Baru Pemulihan Kinerja

Proses Hukum yang Berjalan Tegas dan Independen

Perjalanan hukum kasus ini turut melibatkan laporan dugaan pelanggaran kode etik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang diajukan oleh tim kuasa hukum WSBP.

Namun, Fredrich menegaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi tetap berdasar pada fakta hukum.

“Majelis hakim tetap fokus pada fakta hukum dan tidak terintervensi oleh proses lain yang kami tempuh,” tambahnya.

Komitmen WSBP dalam Memenuhi Kewajiban

Fredrich juga menekankan bahwa WSBP konsisten menjalankan kewajiban sesuai keputusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Hingga saat ini, perusahaan berhasil menyelesaikan kewajiban kepada vendor dan kreditur tanpa hambatan berarti.

Keputusan ini membuka peluang bagi WSBP untuk melanjutkan operasional perusahaan dengan lebih baik dan menyelesaikan tanggung jawab hukum lainnya.

Ajakan untuk Penyelesaian Damai

Fredrich berharap semua pihak, termasuk Bank DKI, mendukung penyelesaian yang adil dan damai.

“Ini saatnya semua pihak fokus pada solusi yang saling menguntungkan, tanpa ada upaya memaksakan kehendak yang bisa merugikan lebih banyak pihak,” ujarnya.

WSBP juga menegaskan komitmennya untuk menjaga hubungan baik dengan para kreditur dan pemangku kepentingan.

Keputusan ini menjadi momentum penting untuk memberikan kontribusi positif dalam industri konstruksi Indonesia, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap penegakan hukum yang profesional.