Wamensesneg: Komite Reformasi Polri Bukan untuk Mengganti Kapolri, Tunggu Arahan Presiden!

AKURAT.CO Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, menepis anggapan bahwa rencana pembentukan Komite Reformasi Kepolisian berkaitan dengan isu pergantian Kapolri.

Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan murni kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat institusi kepolisian, bukan mengganti pimpinan Polri.

“Waduh, enggak ada,” kata Juri singkat saat ditanya soal kemungkinan keterkaitan reformasi kepolisian dengan isu pergantian Kapolri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Menurutnya, komite yang diumumkan Presiden Prabowo merupakan kebijakan strategis negara.

“Presiden membuat kebijakan, nanti secara teknis seperti apa ya kita tinggal tunggu,” ujarnya.

Hingga kini, detail teknis mengenai Komite Reformasi Kepolisian masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden, termasuk siapa yang akan memimpin tim tersebut.

“Ya kita tunggu juga,” tambah Juri.

Baca Juga: Kursi Kosong Menpora Enggak Ganggu Kinerja Kementerian

Ia menegaskan, pembentukan komite jangan dipandang sebagai manuver politik, melainkan upaya memperkuat profesionalitas dan kredibilitas Polri di tengah tantangan keamanan nasional.

“Pokoknya kita tunggu kebijakan selanjutnya dari apa yang sudah disampaikan Pak Presiden, teknisnya ya,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut sudah memiliki rancangan reformasi Polri.

Informasi ini disampaikan mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Gomar Gultom, usai bertemu Presiden bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam.

Pertemuan berlangsung sekitar tiga jam dan dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain Sinta Nuriyah (istri Presiden ke-4 RI), mantan Menteri Agama Lukman Hakim, ulama Quraish Shihab, cendekiawan Frans Magnis Suseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, akademisi Komaruddin Hidayat, hingga Laode Syarif.

“Harapan yang diminta teman-teman itu malah sudah dalam konsep Bapak Presiden. Jadi istilahnya gayung bersambut. Apa yang dirumuskan teman-teman itu justru sudah akan dilakukan Bapak Presiden, terutama menyangkut reformasi kepolisian,” ujar Gomar.

Dalam kesempatan itu, GNB mendorong Presiden untuk segera melakukan reformasi Polri pasca demonstrasi besar akhir Agustus lalu.

Menurut Gomar, Prabowo merespons positif usulan tersebut dan menyatakan akan segera membentuk tim atau komisi khusus reformasi kepolisian.

Baca Juga: Dari Lapak Sembako ke Harapan Baru, IWIP Jadi Motor Ekonomi Warga Halmahera

“Disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, dan Pak Presiden menyambut baik serta akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” tegasnya.