Kontraktor Dorong Kepastian Administrasi dan Pembayaran Proyek, Nilai Tagihan Rp800 Miliar

AKURAT.CO Ketidakpastian penyelesaian administrasi dan pembayaran proyek mendorong sebuah forum meminta pemerintah segera memberikan kepastian bagi para penyedia jasa.

Forum Komunikasi Kontraktor Pembangunan Sarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun Anggaran 2025 meminta kepastian penyelesaian administrasi dan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Forum menyatakan para kontraktor merupakan mitra pemerintah yang sejak awal mendukung pembangunan Sarana SPPG untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah. Namun, hingga kini sejumlah penyedia jasa konstruksi masih menghadapi ketidakpastian terkait proses pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai kontrak.

Baca Juga: BGN Prioritaskan Pangan Lokal, Bulog Jadi Penyangga Stok Beras

Ketua Forum Komunikasi Kontraktor Pembangunan Sarana SPPG BGN APBN Tahun Anggaran 2025 Arifin Nababan mengatakan forum tidak bermaksud mempertentangkan pelaksanaan program pemerintah, melainkan mencari penyelesaian atas persoalan administrasi yang belum memperoleh kepastian.

"Yang kami harapkan bukan perlakuan khusus, melainkan kepastian administrasi dan kepastian pembayaran atas pekerjaan yang telah kami laksanakan," kata Arifin.

Berdasarkan data forum, pembangunan Sarana SPPG APBN Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui mekanisme e-Katalog atau mini kompetisi. Hingga akhir Maret 2026, sebanyak 315 titik pembangunan telah berjalan. Sebanyak 66 titik telah mencapai progres 100 persen, sedangkan 249 titik lainnya masih dalam tahap penyelesaian sesuai kontrak.

Forum mencatat persoalan tersebut melibatkan 74 perusahaan kontraktor yang mengerjakan pembangunan Sarana SPPG di sekitar 22 provinsi. Nilai pembayaran yang hingga kini belum terselesaikan diperkirakan mencapai sekitar Rp800 miliar.

Selain pembayaran, forum juga mencatat sejumlah bangunan yang telah selesai dibangun belum dapat diserahterimakan karena masih terkendala penyelesaian administrasi dari pihak pengguna. Kondisi tersebut membuat kontraktor tetap menanggung biaya pengamanan, pemeliharaan, utilitas, dan kebutuhan operasional lainnya.

"Selama proses serah terima belum dilakukan, kami tetap harus menjaga aset tersebut, membayar keamanan, pemeliharaan, utilitas, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya," ujar Arifin.

Forum menilai keterlambatan penyelesaian administrasi pembayaran turut berdampak pada keberlangsungan dunia usaha. Selain kontraktor, kondisi itu juga memengaruhi tenaga kerja, pemasok material, vendor jasa, pelaku UMKM, subkontraktor, hingga lembaga pembiayaan.

Arifin mengatakan forum telah enam kali mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Kepala Badan Gizi Nasional untuk memperoleh kejelasan mengenai penyelesaian administrasi, jadwal serah terima bangunan, dan kepastian pembayaran. Namun, hingga kini belum ada tanggapan.

"Kami ingin memastikan Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Sarana SPPG dapat berjalan dengan baik. Yang kami harapkan adalah kepastian administrasi, kepastian pembayaran, dan ruang dialog yang terbuka agar seluruh persoalan dapat diselesaikan secara bersama-sama," ujarnya.

Baca Juga: BGN Siapkan Skema MBG untuk Anak di Daerah Rawan Konflik, Gandeng TNI-Polri dan Fasilitas Gereja

Forum berharap Badan Gizi Nasional segera memberikan kepastian penyelesaian administrasi pembayaran, mempercepat proses serah terima bangunan yang telah selesai, serta membuka ruang dialog bersama para penyedia jasa konstruksi agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara cepat dan konstruktif.