Situs Pemda, Militer hingga Pendidikan Ini Diretas Pendukung Judi Online

Shalli Syartiqa | 28 Agustus 2024, 21:32 WIB

AKURAT.CO Upaya pemerintah untuk memberantas judi online tampaknya menghadapi tantangan, terlihat dari beberapa situs pemerintah yang diretas oleh kelompok tersebut.

Situs-situs pemerintah ini kemudian digunakan untuk menyebarkan tautan ke situs judi slot gacor.

Berdasarkan pemantauan Akurat.co pada Rabu (28/8/2024), situs web Program Administrasi dan Keuangan Instansi Kabupaten Madiun dengan alamat www.pafikabmadiun.org telah berubah menampilkan konten situs slot gacor.

Tak hanya web milik Pemerintah Daerah (Pemda), situs Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kota Singkawang dengan alamat www.pafisingkawangkota.org juga mengalami perubahan, di mana tampilannya dialihkan menjadi situs demo slot X500.

Sama halnya dengan web milik Dinas PUPR yakni Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah (Simba) Kota Waringin Barat dengan alamat www.simba.kotawaringinbaratkab.go.id yang kini menampilkan link slot gacor maxwin.

Hal serupa terjadi pada situs web Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kota Komering Ulu Timur menampilkan promosi situs slot gacor judi online.

Sementara itu, web resmi militer dengan alamat www.divif2.kostrad.mili.id pun berubah menjadi situs slot gacor server Thailand.

Lebih lanjut, beberapa situs web lembaga pendidikan juga menjadi target peretasan.

Dari hasil pencarian, terlihat bahwa situs web Si Peran Universitas Negeri Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, dan Madhu Film & TV Institute telah digunakan untuk mempromosikan situs judi online.

Sehubungan dengan hal itu, menurut Pengamat Keamanan Siber sekaligus Chairman lembaga riset siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) Pratama Persadha, domain pemerintah dan lembaga pendidikan menjadi target peretas untuk mempromosikan situs judi online karena kedua domain tersebut dianggap lebih aman.

Istilah aman di sini berarti situs judi online lebih sulit diblokir oleh pemerintah jika menumpang pada domain milik pemerintah dan lembaga pendidikan.

Hal ini terjadi meskipun Kominfo telah memasang CSIRT (Computer Security Incident Response Team) di berbagai lembaga negara, kementerian, dan pemerintah daerah.