Indonesia Jalankan Program ASEAN-Korea untuk Kurangi Emisi Metana dari Sampah

AKURAT.CO Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi meluncurkan proyek ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation (AKCMM). Program ini dijalankan bersama Pemerintah Republik Korea dan Global Green Growth Institute (GGGI).

Indonesia menjadi negara ASEAN ketiga yang mengimplementasikan proyek AKCMM setelah Malaysia dan Filipina. Program ini difokuskan untuk menekan emisi metana dari sektor pengelolaan sampah.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat mengatakan persoalan sampah kini berkaitan langsung dengan isu perubahan iklim. Menurut dia, pengelolaan sampah tidak lagi hanya soal kebersihan lingkungan.

"Pengelolaan sampah bukan sekadar masalah kebersihan, melainkan pilar krusial dalam aksi iklim kita,” ujar Menteri Jumhur, saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

KLH/BPLH mencatat sekitar 63 persen sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) berupa material organik. Kondisi ini diperkirakan menghasilkan emisi metana hingga 21 juta ton CO2e.

Metana dikenal sebagai salah satu gas rumah kaca yang memiliki dampak besar terhadap pemanasan global. Emisi tersebut umumnya muncul dari pembusukan sampah organik yang tidak dikelola dengan baik.

AKCMM merupakan program kerja sama selama tiga tahun dengan nilai pendanaan mencapai US$20 juta (sekitar Rp354 miliar). Proyek ini berada di bawah skema Partnership for ASEAN-ROK Methane Action (PARMA).

Pendanaan proyek berasal dari Pemerintah Republik Korea melalui ASEAN-Korea Cooperation Fund (AKCF). Dukungan tersebut mencakup bantuan teknis dan penguatan kapasitas pengelolaan limbah.

Duta Besar Misi Republik Korea untuk ASEAN, LEE Chul, mengatakan mitigasi metana menjadi upaya penting untuk memperlambat pemanasan global. Menurut dia, kerja sama ini juga mencerminkan solidaritas regional menghadapi krisis iklim.

Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, H.E. San Lwin, menilai proyek AKCMM sejalan dengan agenda iklim kawasan. Program ini disebut mendukung pembangunan rendah karbon di negara-negara ASEAN.

"Mitigasi metana tetap menjadi komponen penting dalam agenda iklim ASEAN yang lebih luas," ujar San Lwin. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas teknis dan kerja sama regional.

Sementara itu, Country Representative GGGI Indonesia Rowan Fraser mengatakan proyek ini dirancang untuk menjembatani kebijakan pusat dengan implementasi daerah. Fokus utama program adalah memperkuat sistem pengukuran emisi dan pembiayaan hijau.

Implementasi AKCMM nantinya akan dikoordinasikan melalui Forum Kerja Nasional (FKN). Program ini mencakup penguatan kebijakan, sistem pemantauan emisi, serta pengembangan proyek yang layak secara finansial.

Selain mendukung target RPJMN 2025-2029, proyek ini juga diharapkan memperkuat diplomasi hijau Indonesia di kawasan Asia Tenggara. GGGI sendiri saat ini memiliki 52 negara anggota dan menjalankan program di lebih dari 50 negara.