Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Transportasi Umum Untuk Pekerja dan 14 Kelompok Lain

AKURAT.CO Pemprov DKI menggratiskan transportasi umum ke masyarakat, yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis. 

"Saya sudah menandatangani dan mengeluarkan Pergub Nomor 33 untuk memperluas manfaat bagi 15 golongan," ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Golongan penerima manfaat tersebut mencakup para pekerja, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun swasta, dengan batas gaji maksimal 1,15 kali Upah Minimum Provinsi (UMP) atau setara sekitar Rp6,2 juta. 

Mereka yang memenuhi kriteria ini termasuk juga para pakerja dapat segera mengajukan Kartu Layanan Transportasi Massal gratis, yang berlaku untuk Transjakarta, MRT, LRT, dan juga Mikrotrans, dengan membuat Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dan mendaftar ke situs resmi TransJakarta.

Baca Juga: Akselerasi Keuangan yang Inklusif, Bank Mandiri Semarakkan Lomba Digitalisasi Pasar Pemprov DKI Jakarta 2025

Pramono menegaskan, kebijakan ini bertujuan utama untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Tujuan akhirnya adalah peralihan masif menuju penggunaan transportasi publik berkelanjutan guna mengurangi dampak lingkungan negatif dan secara signifikan meningkatkan kualitas hidup sekaligus meringankan beban para pekerja.

"Harapan saya masyarakat yang memanfaatkan transportasi umum di Jakarta ini akan meningkat secara signifikan. Dan yang paling penting juga kalau itu akan meningkat, maka polusinya berkurang, kemacetannya juga berkurang, polusinya juga berkurang. Maka dengan demikian mudah-mudahan Jakarta akan semakin aman, nyaman, dan membuat penduduknya bahagia," paparnya.

Kelompok Masyarakat Penerima

Adapun, 15 kelompok masyarakat yang dimaksud yakni:

1. Peserta didik pemegang kartu Jakarta pintar plus dan kartu Jakarta mahasiswa unggul
2. Penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak
3. Penghuni rumah susun sederhana sewa
4. Tim penggerak PKK dan kelompok PKK
5. PJLP dan pegawai non-ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
6. ASN dan pensiunan PNS Provinsi DKI Jakarta
7. Penyandang disabilitas
8. Penduduk lanjut usia
9. Veteran Republik Indonesia
10. Karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta
11. Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini
12. Penjaga rumah ibadah
13. Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
14. Juru pemantau jentik, pengurus karang taruna, dasawisma, atau pengurus pos pelayanan terpadu
15. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ringankan Beban Pekerja

Sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat 30 persen penghasilan warga Jakarta dan sekitarnya habis untuk biaya transportasi, terutama yang menggunakan kendaraan pribadi.

Direktur Angkutan Jalan Kemenhub, Muiz Thohir mengatakan pihaknya selalu berupaya untuk membangun transportasi yang lebih terjangkau bagi masyarakat untuk mengatasi persoalan itu.

"Beberapa waktu itu kita mendengar di sekitar DKI Jakarta itu 30 persen pendapatan habis untuk transportasi," ujar Thohir dalam media briefing di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (23/10/2025).