Ara Pastikan Tender Huntap Pascabencana Tetap Jalan, Mulai Dibangun September 2026

AKURAT.CO Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera mulai memasuki tahap pelaksanaan. 

Setelah proses pengadaan berjalan, konstruksi ditargetkan dimulai pada September 2026 sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri PKP, Maruarar Sirait, usai menghadiri rapat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Apri Artoto, Direktur Distribusi PLN Arsyadani Akmalaputri, serta kepala daerah dari wilayah terdampak.

Baca Juga: Satgas PRR Kebut Pembangunan Huntap dan Huntara, Pastikan Hunian Layak bagi Penyintas Bencana

Ara bahwa proses tender sudah berjalan dan siap memulai pembangunan pada bulan September.

"Untuk beberapa lokasi yang lahannya masih berproses, kami meminta agar lahan yang disiapkan benar-benar aman dari potensi bencana, memiliki kepastian hukum, serta tidak terlalu jauh dari fasilitas umum agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan baik," kata Maruarar dalam keterangannya, Rabu (22/7/2026).

Menurut Ara, pembangunan hunian tetap akan menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan bata interlock guna mempercepat proses konstruksi tanpa mengurangi kualitas bangunan.

Selain pembangunan yang dilakukan pemerintah, Kementerian PKP juga mencatat sebanyak 500 unit hunian tetap telah rampung dibangun melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari komitmen pembangunan sebanyak 2.603 unit rumah.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan hunian tetap dibagi menjadi tiga skema. Pertama, hunian tetap insitu, yakni pembangunan atau perbaikan rumah di lokasi semula yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Kedua, hunian tetap eksitu mandiri, yaitu pembangunan rumah di lokasi pilihan masyarakat yang juga difasilitasi BNPB.

Ketiga, hunian tetap eksitu komunal, berupa pembangunan kawasan permukiman baru yang dikerjakan Kementerian PKP bersama kementerian, lembaga, dan mitra, termasuk melalui dukungan CSR.

Pada rapat tersebut, Kementerian PKP juga memaparkan kesiapan pembangunan huntap eksitu komunal di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Seluruh lokasi diprioritaskan berada di kawasan yang aman dari ancaman bencana, memiliki kepastian hukum, serta tetap dekat dengan fasilitas publik seperti sekolah, pasar, rumah sakit, dan layanan masyarakat lainnya.

Di Aceh, pemerintah telah menyiapkan 45 lokasi dengan luas mencapai 156,13 hektare yang memiliki kapasitas sekitar 6.220 unit hunian.

Sementara itu, Sumatera Utara memiliki empat lokasi seluas 20,68 hektare dengan kapasitas 919 unit. Adapun Sumatera Barat menyiapkan lima lokasi seluas 21,40 hektare yang mampu menampung 813 unit rumah.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, pemerintah kini telah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

"Kami akan memonitor setiap minggu perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kementerian PKP telah memaparkan secara rinci lokasi pembangunan hunian tetap eksitu komunal, dan kami juga meminta dukungan PLN agar jaringan listrik di lokasi-lokasi tersebut dapat segera disiapkan," ujar Tito.

Tito menjelaskan, di tingkat pusat rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan berdasarkan rencana induk lintas kementerian dan lembaga yang telah memperoleh persetujuan DPR dengan masa pelaksanaan selama tiga tahun.

Dukungan terhadap pembangunan kawasan relokasi juga datang dari PT PLN (Persero).

Hingga saat ini, perusahaan listrik negara tersebut telah menyalurkan jaringan listrik ke 19.377 unit yang mencakup hunian sementara, hunian tetap, dan fasilitas umum di wilayah terdampak bencana.

Direktur Distribusi PLN, Arsyadani Akmalaputri menegaskan, kesiapan perusahaan dalam mendukung penyediaan infrastruktur kelistrikan pada kawasan relokasi.

"PLN siap berkomitmen membantu dari sisi penyediaan kelistrikan begitu pembangunan hunian tersebut telah siap," ujar Arsyadani.