Taufik Damas: Muktamar NU Harus Jadi Momentum Perkuat Khidmah, Bukan Berebut Kekuasaan

AKURAT.CO Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Taufik Damas, mengingatkan agar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menjadi momentum memperkuat khidmah dan menentukan arah masa depan organisasi, bukan menjadi arena transaksi kepentingan dan perebutan kekuasaan.
Taufik meminta jajaran PWNU dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) mewaspadai potensi politik uang, transaksi kepentingan, tekanan, maupun intervensi pihak luar dalam proses pergantian kepemimpinan NU.
“Jangan sampai suara struktur NU yang seharusnya menjadi suara kemandirian jam’iyyah berubah menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan,” kata Taufik kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga: Jelang Muktamar NU, Tiga Gereja di Jombang Buka Rumah Singgah Gratis
Menurutnya, NU merupakan rumah besar umat sekaligus bagian penting dari perjalanan bangsa. Karena itu, proses pergantian kepemimpinan harus tetap berpegang pada karakter dasar NU sebagai jam’iyyah yang mengedepankan khidmah, keulamaan, kemandirian, persaudaraan, dan kemaslahatan umat.
Taufik juga menegaskan bahwa jabatan dalam NU harus dipandang sebagai amanah, bukan prestise. Karena itu, proses pemilihan pemimpin perlu dijauhkan dari praktik politik uang, transaksi kepentingan, tekanan, dan intervensi dari pihak di luar organisasi.
Ia mengingatkan agar perbedaan pilihan dalam Muktamar ke-35 NU tidak berkembang menjadi konflik yang merusak persaudaraan antar-pengurus maupun warga NU.
“Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan kehilangan persaudaraan. Kita boleh mendukung calon tertentu, tetapi jangan sampai dukungan berubah menjadi fanatisme yang membutakan akal sehat,” ujarnya.
Menurut Taufik, pemilihan pemimpin NU tidak cukup didasarkan pada kekuatan politik atau besarnya dukungan. Kapasitas menjaga marwah, kemandirian, dan masa depan organisasi harus menjadi pertimbangan utama.
“Yang harus kita pilih bukan sekadar siapa yang paling kuat secara politik, tetapi siapa yang paling mampu menjaga marwah, kemandirian, dan masa depan NU,” katanya.
Ia menilai NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu membaca perubahan zaman serta memahami persoalan umat dan bangsa. Selain memiliki wawasan keislaman yang kuat, pemimpin NU juga harus memiliki keberanian menyampaikan kebenaran kepada siapa pun, termasuk kepada penguasa.
Taufik mengajak para Ketua PWNU dan PCNU menggunakan kewenangan organisasi secara bertanggung jawab dalam proses menuju Muktamar ke-35 NU. Menurutnya, muktamar harus menghasilkan kepemimpinan yang mampu memperkuat tradisi, pemikiran, kemandirian, dan pengabdian NU.
Baca Juga: Ma'ruf Amin Ungkap Empat Kriteria Ideal Calon Ketum PBNU
“Jangan wariskan kepada generasi berikutnya NU yang sibuk berebut posisi, tetapi wariskan NU yang kuat dalam tradisi, maju dalam pemikiran, mandiri dalam sikap, dan nyata dalam pengabdian,” tuturnya.
Taufik menegaskan NU harus mempertahankan wataknya sebagai organisasi yang berkhidmah kepada umat. Ia mengingatkan agar organisasi tidak dijadikan instrumen untuk mengejar kekuasaan.
“NU harus tetap menjadi rumah besar umat, bukan kendaraan menuju kekuasaan,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








