Berikut Risiko Jika NIK dan NPWP Tidak Dipadankan, Berlaku Mulai Juli 2024

Shalli Syartiqa | 17 Mei 2024, 18:49 WIB

AKURAT.CO Batas pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan dan instansi pemerintah, pada tanggal 1 Juli 2024.

Pemadanan NIK dengan NPWP ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 yang mengubah PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Sebelumnya, batas pemadanan NIK dan NPWP ditetapkan pada 1 Januari 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa perpanjangan tersebut mempertimbangkan keputusan untuk menyesuaikan waktu implementasi Coretax Administration System (CTAS) pada pertengahan tahun 2024.

NPWP dengan format 15 digit (NPWP lama) masih dapat digunakan hingga 30 Juni 2024, sedangkan NPWP format 16 digit (NPWP baru atau NIK) akan digunakan secara terbatas pada sistem aplikasi saat ini dan secara penuh pada sistem aplikasi yang akan datang.

Hingga akhir Maret 2024, DJP mencatat bahwa 91,7 persen NIK sudah terpadan dengan NPWP. Implementasi penuh NIK sebagai NPWP akan dimulai pada Juli 2024.

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menyatakan bahwa pemadanan NIK-NPWP akan digunakan sebagai nomor untuk bertransaksi dengan DJP dalam sistem administrasi pajak inti.

"Karena dalam penerapan core tax kami akan gunakan ini sebagai nomor untuk bertransaksi dengan DJP. Dan kami terus kerja sama dengan Dukcapil untuk lakukan pemadanan dari sisa 12,3 juta yang saat ini belum padan betul," ungkap Suryo saat konferensi pers APBN, dikutip Jumat (17/5/2024).

Di sisi lain, jika wajib pajak tidak melakukan pemadanan, mereka akan menghadapi kendala administrasi termasuk di layanan perbankan.

Karena itu, banyak bank yang mendorong nasabahnya untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP.

Bank Central Asia (BCA), salah satu bank swasta di Indonesia, mengimbau para nasabahnya untuk melakukan pemadanan.

"BCA menghimbau kepada seluruh nasabah untuk segera melakukan proses pemadanan NIK menjadi NPWP secara mandiri melalui situs djponline.pajak.go.id. Setelah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, segera lakukan pemutakhiran data pendukung NPWP sebagai NIK," demikian keterangan pengumuman tertulis BCA.

#pajak #peraturan menteri keuangan #nik #npwp #Pemadanan NIK dan NPWP #risiko NIK dan NPWP tidak dipadankan