Anggota Kongres AS Usulkan Larangan bagi Presiden Untuk Trading Kripto dan Saham
AKURAT.CO Langkah tegas terhadap potensi konflik kepentingan di kalangan pejabat tinggi Amerika Serikat kembali mencuat.
Anggota Kongres AS asal California dari Partai Demokrat, Ro Khanna, memperkenalkan sebuah resolusi baru yang bertujuan melarang Presiden, keluarganya, serta anggota Kongres untuk memperdagangkan aset kripto maupun saham, serta menerima dana dari pihak asing.
Dikutip dari beinCrypto, Rabu (29/10/2025) proposal tersebut muncul di tengah meningkatnya kemarahan publik terhadap keputusan kontroversial Presiden Donald Trump yang baru-baru ini memberikan grasi kepada pendiri Binance, Changpeng Zhao (CZ).
Keputusan itu dianggap sebagian kalangan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan bukti nyata kedekatan politik dengan kepentingan bisnis besar di sektor kripto.
Khanna, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa langkah ini dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga eksekutif dan legislatif.
Ia menilai, praktik perdagangan saham maupun aset digital oleh pejabat publik saat masih menjabat merupakan bentuk konflik kepentingan yang dapat menggerus integritas pemerintahan.
“Kita memiliki seorang presiden yang memperkaya dirinya dan keluarganya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika. Ini adalah bentuk korupsi yang terjadi tepat di depan mata kita,” ujar Khanna kepada MSNBC.
Baca Juga: Menelaah Ambisi Trump Jadikan AS Sebagai Ibu Kota Kripto Dunia
Ro Khanna sendiri bukan sosok baru dalam upaya pembatasan aktivitas keuangan pejabat publik.
Pendorong utama langkah Khanna diduga berkaitan dengan keputusan Trump yang memberikan pengampunan kepada Changpeng Zhao, pendiri Binance, setelah kasus pelanggaran hukum anti pencucian uang di AS.
Dalam wawancaranya, Khanna menuding CZ terlibat dalam skema keuangan yang mencurigakan dan memiliki hubungan dengan entitas berisiko tinggi.
Meski demikian, menariknya, Khanna bukanlah sosok yang anti terhadap kripto. Menurut kelompok advokasi Stand With Crypto, yang berafiliasi dengan platform perdagangan Coinbase, Khanna justru tercatat sebagai politisi yang memiliki pandangan progresif terhadap aset digital.
Hal ini membuat posisi Khanna menjadi unik di antara rekan-rekan Demokratnya. Sebagai perbandingan, Senator Elizabeth Warren dan Anggota DPR Maxine Waters, yang juga berasal dari California, memperoleh peringkat “F” dari kelompok advokasi tersebut karena sikap keras mereka terhadap industri kripto.
“Dukungan terhadap teknologi blockchain bukan berarti kita membiarkan industri ini membeli pengaruh politik. Kita harus memastikan bahwa inovasi digital tidak digunakan untuk menutupi praktik korupsi atau memanipulasi kebijakan negara,” kata Khanna.
Sorotan terhadap hubungan antara politik dan industri kripto semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Kampanye politik Donald Trump dan PAC (komite aksi politik) yang berafiliasi dengannya dilaporkan telah menerima donasi jutaan dolar dari pelaku industri kripto.
Lebih jauh, laporan investigatif juga mengungkapkan bahwa World Liberty Financial diduga terlibat dalam kesepakatan bisnis kripto dengan Uni Emirat Arab (UEA).
Sejauh ini, kantor Khanna belum merilis teks lengkap dari rancangan undang-undang yang diusulkannya.
Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan di era di mana aset digital semakin terintegrasi dalam sistem keuangan global.
“Publik sudah muak melihat pejabat memperkaya diri sambil mengaku melayani negara. Jika kita ingin mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi, maka langkah pertama adalah memastikan bahwa pejabat publik tidak bisa bermain di dua sisi, memegang kekuasaan dan memperdagangkan pengaruh mereka untuk keuntungan pribadi," ujar Khanna.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 5BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 6Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 7Kalender Jawa 4 Juni 2026: Weton Kamis Pahing Punya Karakter Cerdas dan Penuh Perhitungan
- 8Kalender Jawa 3 Juni 2026: Watak Weton Rabu Legi, Sosok Jujur yang Disukai Banyak Orang
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal