Harga Pertamax Naik, Risiko Bengkak Subsidi Masih Dikaji

AKURAT.CO Pemerintah belum menghitung potensi tambahan anggaran subsidi energi akibat kemungkinan perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi Pertamax ke BBM bersubsidi Pertalite setelah kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite memang berpotensi terjadi.
Namun, menurut dia, perpindahan tersebut diperkirakan tidak akan berlangsung secara masif karena sebagian pengguna Pertamax mempertimbangkan spesifikasi dan kebutuhan kendaraan mereka.
“Kami nggak hitung (potensi tambahan anggaran subsidi). Tapi begini, pasti ada beberapa persen yang pindah, cuma kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Baca Juga: Fuad Bawazier: Isu Ganti Menkeu Purbaya Bukan Fakta Tapi Perlawanan terhadap Agenda Pemerintah
Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah masih mencermati respons pasar pascakenaikan harga BBM nonsubsidi, tanpa melakukan revisi proyeksi subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Secara teori, perpindahan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi dapat meningkatkan beban subsidi pemerintah apabila terjadi dalam jumlah besar. Sebab, Pertalite masih mendapatkan dukungan anggaran negara untuk menjaga harga jual di tingkat konsumen.
Meski demikian, Kementerian Keuangan belum menyiapkan perhitungan tambahan kebutuhan anggaran yang mungkin muncul akibat perubahan pola konsumsi tersebut.
Purbaya juga menyerahkan proyeksi besaran perpindahan konsumen kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sektor energi dan distribusi BBM nasional.
Menurut dia, otoritas terkait lebih memahami potensi perubahan konsumsi masyarakat setelah penyesuaian harga Pertamax.
Baca Juga: Menkeu Purbaya: Konflik Global Reda, Rupiah Pasti Menguat
Diketahui, kenaikan harga BBM nonsubsidi umumnya menjadi perhatian pemerintah karena dapat memengaruhi perilaku konsumen, terutama dalam memilih jenis bahan bakar yang digunakan.
Di sisi lain, perubahan pola konsumsi juga berpotensi berdampak pada postur subsidi energi apabila terjadi pergeseran signifikan ke produk yang masih memperoleh dukungan APBN.
Hingga saat ini, pemerintah belum menyampaikan estimasi resmi mengenai tambahan kebutuhan subsidi maupun dampak fiskal yang mungkin timbul dari kenaikan harga Pertamax tersebut.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 8BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








