Akurat Logo

Menkeu Prioritaskan Panda Bond untuk Defisit APBN

Andi Syafriadi | 24 Juli 2026, 14:30 WIB
Menkeu Prioritaskan Panda Bond untuk Defisit APBN
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (AKURAT.CO/ANDOY)

AKURAT.CO Pemerintah memastikan hasil penerbitan Panda Bond belum akan digunakan untuk membiayai penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, instrumen pembiayaan tersebut saat ini diprioritaskan untuk mendukung pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini kan (Panda Bond) untuk nutup defisit kita. Nanti ke depan apakah pakai itu, nanti kita lihat seperti apa," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Likuiditas Cukup, Ekonomi RI Optimis Tumbuh Lebih Cepat

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab spekulasi mengenai kemungkinan penggunaan dana Panda Bond untuk membantu penyelesaian kewajiban utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Meski membuka peluang penggunaan instrumen tersebut pada masa mendatang, Purbaya menegaskan hingga saat ini fokus utama pemerintah masih menjaga pembiayaan APBN.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan penyelesaian utang proyek Whoosh akan diupayakan dengan meminimalkan penggunaan dana APBN.

Untuk itu, pemerintah tengah mengkaji sejumlah alternatif pembiayaan, termasuk melalui pemanfaatan Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Whoosh Angkut 126 Ribu Penumpang saat Libur Panjang Idul Adha

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga keseimbangan fiskal di tengah kebutuhan pembiayaan proyek strategis nasional dan pengelolaan defisit anggaran.

Pemerintah belum mengumumkan secara rinci skema pembiayaan yang akan dipilih maupun kapan mekanisme tersebut mulai dijalankan.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.