Tahun 2023 Disebut Paling Kritis Bagi Indonesia, Ini Sebabnya!

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan 2023 bakal menjadi periode paling kritis bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu lantaran pada tahun tersebut kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) III resmi tidak akan berlaku lagi. Artinya BI tidak akan lagi membeli surat utang negara untuk membantu pendanaan COVID-19 di APBN.

“Fokus kita tidak hanya di 2022 saat ini. Kami di Kementerian Keuangan mulai menyusun untuk 2023 which is ini adalah the most critical time. Karena pada 2023 SKB kami expired. Pak Perry (Gubernur BI) sudah tidak lagi menjadi penjaga kami,” ujarnya pada Kamis (27/1/2022).

Selama ini BI dan pemerintah melakukan sistem burden sharing atau berbagi beban dalam mendanai penanganan kesehatan dan kemanusiaan sebagai dampak COVID-19. Menurut Sri Mulyani, BI akan tetap membantu pemerintah namun tidak lagi secara langsung.

"Pasti BI akan tetap melakukan melalui market, stabilisasi, tapi tidak lagi melakukan seperti direct financing. Itu beda sekali," tuturnya.

Oleh karena itu, Menkeu berharap agar 2022 menjadi tahun fiskal yang baik sebagai modal menghadapi 2023. Sebagai salah satu caranya, Sri Mulyani akan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan defisit APBN kembali di bawah tiga persen dan mengelola pembiayaan secara hati-hati.

"2022 diharapkan fiskalnya sudah sehat atau relatif kuat untuk berdiri tanpa di-support Bank Indonesia, yaitu dengan defisit yang bisa di bawah tiga persen dan financing-nya bisa dijaga sehati-hati mungkin," kata Sri Mulyani.

Tak hanya itu, menurutnya hal tersebut harus dilakukan pemerintah di saat tingkat inflasi dunia sedang memanas. Seperti diketahui, inflasi di Amerika Serikat saat ini sudah mencapai 7 persen.

Untuk diketahui, Sri Mulyani optimistis bahwa defisit anggaran tahun ini akan lebih rendah dari pagu yang ditetapkan di APBN 2022. Seperti diketahui di tahun ini pemerintah mematok defisit anggaran di angka 4,85 persen dari PDB.

Sedangkan dalam realisasi sementara APBN 2021, defisit anggaran tercatat 4,65 persen. Artinya target tahun ini justru lebih tinggi ketimbang realisasi tahun lalu. Tren yang membaik inilah yang membuat Sri Mulyani cukup percaya diri bahwa defisit juga akan membaik di tahun ini.

“(Target) defisit kita 4,85 persen dari GDP (di APBN 2022). Angka lebih tinggi dari realisasi defisit 2021 yang sangat baik. Turun drop di 4,7 persen. Kita berharap realisasi defisit 2022 akan lebih tendah dari dalam UU,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1).[]