Menteri Bahlil Minta DPR Bentuk Tim Analisis Penghambat Investasi Di Rempang

Bahlil menduga, ada pihak-pihak yang terlibat untuk menggagalkan investasi di pulau Rempang. Sebab berdasarkan temuannya, penolakan itu tidak hanya datang dari masyarakat setempat.

 

Hal tersebut disampaikan Bahlil dalam rapat kerja dan dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, yang membahas tindak lanjut permasalahan lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

 

"Temuan saya yang bermain bukan hanya persoalan masyarakat kita, kalau masyarakat kita ini insyaAllah bisa komunikasi dengan cara baik-baik. Saran saya ketua, ketua juga lewat Komisi VI membuat tim untuk analisa," kata Bahlil, Senin (2/10/2023).

 

Bahlil kemudian menjelaskan soal upaya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang selalu digagalkan oleh sejumlah pihak dan menyebabkan investasi di Pulau Rempang tak berjalan lancar.

 

"Kenapa BP Batam ini sejak 2004 bangun investasi yang gede, selalu aja ada dinamika, 2010 begitu juga, akhirnya batal batal, sekarang 2023 juga mau dibuat batal, ada apa gerangan yang terjadi? ini menjadi perenungan," ucapnya.

 

Padahal, masuknya investasi di Pulau Rempang bertujuan untuk memajukan kawasan tersebut. Bahlil khawatir Pulau Rempang sulit berkembang jika terus bertahan dengan posisi yang sekarang.

 

"Kehadiran investasi ini, kebaikan untuk negara, kebaikan untuk rakyat, kebaikan untuk daerah, karena APBD provinsi Kepri ternyata saya baru tahu 4,1 triliun sekian, jadi kalau cuma berharap gini terus saya gak tahu, apa yang akan terjadi kedepan," kata bahlil.