3 Peran BI Dalam Percepatan Digitalisasi Keuangan Dan Ekonomi Daerah

AKURAT.CO Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan 3 peran BI dalam mendukung dan mempercepat digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan Perry pada dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2023.

“Dalam kesempatan ini saya sampaikan 3 hal peran dari BI untuk mendukung mempercepat dan juga terus mengakselerasi digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah,” kata Perry yang dipantau secara daring pada, Selasa (3/10/2023).

Kemudian Perry menjelaskan peran BI dalam mempercepat digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah, pertama, BI melakukan digitalisasi di bidang pembayaran, seperti melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang telah mencapai 37 juta pengguna yang sebagian besar merchantnya adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Baca Juga: Dorong Digitalisasi Keuangan, LinkAja Gandeng Kredit Pintar

“QRIS telah mensejahterakan rakyat dan akan semakin lengkap melalui fitur baru tarik tunai, transfer dan setor tunai (TUNTAS), serta QRIS telah tersambung dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Hal ini akan mempercepat elektronifikasi Pemda (Pemerintah Daerah),” ucap Gubernur BI.

Kedua, perluasan layanan Kartu Kredit Indonesia yang tidak terlepas dari peran pengaturan tata kelola dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Perry menekankan, BI terus melakukan mobilisasi dengan perbankan dan penyedia jasa pembayaran, serta KKI bukan hanya tanpa biaya penggunaan, tetapi memiliki bunga yang sangat terjangkau bagi merchant.

Selanjutnya atau yang Ketiga, dengan konsep satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, BI melakukan digitalisasi end to end yang mencakup KKI, QRIS dan fast payment yang akan tersambung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga berbagai kanal pembayaran akan lebih cepat difasilitasi secara real time.

Sementara Perry mengucapkan pada kuartal II-2023, digitalisasi di layanan perbankan telah mencapai Rp14.000 triliun, sedangkan transaksi uang elektronik mencapai Rp111 triliun. “Mari kita terus bersinergi meningkatkan digitalisasi menuju Indonesia Maju,” ungkap Gubernur Perry.

Sebagai tambahan informasi, Rakornas P2DD merupakan forum tertinggi antara pimpinan Kementerian/Lembaga anggota Satgas P2DD dan seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD untuk sinkronisasi kebijakan strategis di level pusat dan daerah.