Pengamat Sebut Perekonomian Indonesia Bisa Lumpuh Jika Jokowi Ditinggal Para Menteri

AKURAT.CO Perekonomian Indonesia dinilai bisa lumpuh jika menteri-menteri Presiden Jokowi undur diri. Selain menimbulkan krisis politik, berbagai aktivitas ekonomi juga dinilai akan terganggu.

Analis Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyoroti peran menteri sebagai pembantu presiden. Ia menjelaskan bahwa secara yuridis, posisi mereka adalah mendukung keberadaan presiden.

Ia juga menegaskan bahwa menteri memiliki kewenangan politik khusus, sehingga jika terjadi pengunduran diri menteri besar-besaran, pemerintah bisa lumpuh dan ekonomi terganggu, bahkan mengarah pada krisis politik dan ekonomi.

Baca Juga: Menko Luhut Pamer Dampak Ekonomi F1 Powerboat dan Aquabike Capai Rp1,68 T

"Menteri-menteri itu kan pembantu presiden. Jadi, secara yuridis ya posisinya adalah mendukung keberadaan presiden," kata Trubus kepada Akurat.co, Rabu (7/2/2024).

Ditambahkan, jika para menteri mengundurkan diri otomatis Presiden Jokowi tak bisa berjalan sendiri. Meskipun di bawah Kementerian ada masih ada dirjen ada sekjen, namun mereka tak bisa menggantikan peran menteri yang punya kewenangan khusus yakni kewenangan politik.

"Tapi kalau itu besar-besaran ya otomatis apa pemerintah bisa lumpuh. Ekonomi juga terganggu pertumbuhan semuanya. Nanti terjadi juga krisis politik kalau mereka mundur secara serentak. Nah, kalau terjadi krisis politik nanti biasanya mengarah kepada krisis ekonomi. Karena, secara ekonomi namanya politik itu pengaruhnya kuat terhadap keberadaan ekonomi, karena menyangkut kebijakan," imbuhnya.

Menurut Trubus, krisis politik umumnya berdampak pada krisis ekonomi karena politik memiliki pengaruh kuat terhadap kebijakan yang memengaruhi stabilitas ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

"Jadi, kebijakan-kebijakan ini sangat ditentukan bagaimana kewenangan politik itu ada. Nah kalau misalnya kebijakan politiknya gak jalan ya otomatis ekonominya bisa terganggu. Gitu kan apa pengaruh pada inflasi, pengaruh kepada apa daya beli masyarakat juga pengaruh kepada kestabilan ekonomi juga," ujar Trubus.

Dicontohkan, peristiwa tahun 1997 di mana Presiden Soeharto ditinggalkan oleh menteri-menterinya telah mengakibatkan kelemahan dalam pemerintahannya. Sehingga, ia menekankan bahwa terjadi krisis politik juga akan berdampak pada penurunan layanan publik dan ketidakefektifan kabinet dalam menjalankan pemerintahan.

"Ini hampir kayak tahun 1997 itu gimana dulu Presiden Soeharto ditinggal sama menteri-menterinya. Maka pemerintahannya ya mengalami kelemahan," ungkapnya.

Sebab itu, ia mengungkapkan pentingnya peran menteri dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi negara serta memastikan kelancaran jalannya pemerintahan. "Berpengaruh kepada layanan publik akan menurun-turun dan kabinetnya tidak akan berjalan efektif pemerintahannya juga enggak berjalan efektif," ujar Trubus.

Sebelumnya Ekonom Indef Faisal Basri mengatakan 15 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) tengah berencana untuk hengkang meninggalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 15 Menteri tersebut terdiri dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Kemudian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md yang sudah undur diri. 

"Menteri-menteri PDI Perjuangan lima, menteri PKB dua jadi 10, menteri PPP tidak saya masukan karena menteri Bappenas ini sudah berlawanan dengan pengurus PPP sekarang. Ditambah satu dari Nasdem Ibu Siti, kemudian saya lihat-lihat yang potensial juga karena beberapa pertimbangan, Bu Retno, Pak Tasrif," ujar Faisal.