Ini Alasan 9,9 Juta Gen Z Menganggur

AKURAT.CO Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan sebanyak 9,9 juta Gen Z (kelahiran tahun 1997-2012 atau berusia 12-27 tahun di 2024) tidak bekerja dan tidak bersekolah di tahun 2023 atau menganggur. Padahal Gen Z masuk dalam kelompok usia produktif.

Dirinci BPS, mayoritas yang menganggur tersebut merupakan lulusan SMA 3,57 juta orang, lulusan SMK 2,29 juta orang, lulusan SMP 1,84 juta orang, lulusan SD 1,63 juta orang, lulusan S1 dan S2 451.713 orang dan lukusan diploma 108.464 orang.

"Putus asa, disabilitas, kurangnya akses transportasi dan pendidikan (biaya UKT yang kian naik), keterbatasan finansial, kewajiban rumah tangga serta lapangan kerja di Indonesia yang dianggap terlalu perfeksionis dalam mencari kandidat menjadi beberapa penyebab mereka menganggur," tulis Berita Resmi Statistik BPS, dikutip Senin (20/5/2024).

Searah, penyerapan tenaga kerja di sektor formal bagi Gen Z dalam 15 tahun terakhir semakin menurun. Sebaliknya, jumlah pekerja informal melonjak. Hal tersebut terungkap dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS bulan Februari tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024.

Baca Juga: Hunian Makin Mahal, BTN Tawarkan Skema Khusus untuk Kaum Milenial dan Gen Z di Bali

Pekerja sektor formal yang dimaksud adalah mereka memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum.

Di satu sisi, asosiasi pengusaha seperti Kadin, Apindo dan Hipmi dalam beberapa kesempatan sering mengungkapkan faktor miss match (ketidaksesuaian) antara kemampuan dan kebutuhan industri, produktivitas serta tingginya biaya tenaga kerja menjadi tantangan tersendiri bagi mereka.

Ketua Umum Apindo, Shinta W Kaamdani, misalnya merujuk Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI tahun 2021, mengatakan sebanyak 4,6% tenaga kerja undereducated dan 27,9% tenaga kerja overeducated di Indonesia tahun 2018, sementara tenaga kerja yang mengalami field of study mismatch sebanyak 68,4%.

"Data tersebut mendorong Apindo untuk berbuat dan bertindak, agar konsisten menjadi bagian dari solusi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan turut meningkat penciptaan lapangan kerja. Apindo ingin terjun dan terlibat langsung untuk mempersiapkan manusia Indonesia dengan keterampilan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja, memiliki cognitive skill mendasar dan tidak tergantikan mesin di tengah disrupsi teknologi," ujar Shinta.

Demi mengatasi biaya UKT di berbagai perguruan tinggi yang kian meroket, Komisi X pun membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengusut isu tersebut, tujuannya agar tercipta akses pendidikan yang lebih merata ke segenap penduduk Indonesia.

Pemerintah ke depan untuk itu diminta bertindak solutif, agar cita-cita atau visi Indonesia menjadi negara maju atau Indonesia Emas di 2045 bisa tercapai.