Pemerintah Mau Pangkas Subsidi BBM di 2025, DPR Minta Pertimbangkan 3 Hal Ini

AKURAT.CO Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai wacana pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2025 oleh pemerintah masih perlu dipertimbangkan.

Pasalnya, saat ini Indonesia terkena double hit (pukulan ganda). Di antaranya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang jatuh ke angka Rp16 ribuan, serta nilai impor minyak mentah maupun BBM yang diprediksi akan naik.


"Banyak faktor yang mempengaruhi bengkaknya subsidi BBM sehingga rencana itu masih perlu ditimbang, apakah akan sangat mempengaruhi beban keuangan negara ke depan atau tidak," ucapnya melalui lansiran laman resmi DPR RI, Senin (3/6/2024).

Baca Juga: Pemerintah Kejar Standar Euro 5, Bisa Pangkas Subsidi BBM Hingga Rp50 Triliun

Menurutnya, terkait kebijakan harga BBM ada tiga aspek harus kita perhatikan pemerintah. Pertama adalah kemampuan atau daya beli masyarakat. Kedua, kemampuan keuangan negara. Dan ketiga, kemampuan BUMN yang mendapat penugasan.

Sugeng sepakat jika ke depan subsidi energi lambat laun akan dikurangi. Namun demikian, berbagai pertimbangan harus dipikirkan secara matang. Salah satu cara untuk mengurangi subsidi ini adalah dengan penyaluran yang tepat sasaran.

"Subsidi energi ini cepat atau lambat memang harus kita kurangi. Bukan dihapus. Mengurangi dengan cara apa? Dengan penyaluran BBM subsidinya tepat sasaran. Itu juga sudah mengurangi volume," katanya.

Di sisi lain, Sugeng meminta Pertamina sebagai BUMN yang ditunjuk dalam persoalan Migas, untuk bisa menaikkan lifting atau produksi minyak siap pakai dalam negeri yang bisa melebihi angka 60%. Hal itu karena target lifting migas 630 ribu barel per hari saat ini belum tercapai.