Celetuk Luhut Soal Dana Desa Rp8 Miliar, Mungkinkah?

AKURAT.CO Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa dana desa berpotensi meningkat dari Rp1,1 miliar menjadi Rp6 hingga Rp8 miliar per tahun per desa, terutama dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kita punya dana desa sekitar Rp1,1 miliar per tahun. Tapi dengan program MBG, kita bisa naikkan hingga Rp6–8 miliar per desa," kata Luhut di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Menurut Luhut, tambahan dana ini bukan cuma soal angka, tapi juga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Dengan adanya dana yang lebih besar, perputaran uang di desa bisa semakin lancar dan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.

"Kalau dana desa bertambah, otomatis ekonomi desa bakal lebih efisien. Coba bayangkan perputaran uang yang lebih besar, pasti dampaknya juga lebih terasa," tambahnya.

Selain itu, Luhut menekankan bahwa program MBG bukan hanya sekadar menyediakan makanan gratis, tapi juga menjadi langkah menuju kesetaraan ekonomi, terutama bagi sekolah-sekolah di desa.

Baca Juga: Komisi V Minta Mendes PDT Bentuk Tim Pengawasan Dana Desa

"Banyak orang belum menyadari bahwa MBG ini juga bertujuan menciptakan kesetaraan. Program ini menjangkau 74 ribu desa di Indonesia, jadi dampaknya luas," ujarnya.

Di sisi lain, peningkatan dana desa juga jadi perhatian serius pemerintah dalam hal penggunaannya yang tepat sasaran.

Sebelumnya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, memastikan bahwa kepala desa yang menyalahgunakan dana desa bakal ditindak tegas.

"Kami nggak main-main soal ini. Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan agar kasus penyalahgunaan dana desa bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Jangan sampai ada oknum yang mempermainkan dana desa, apalagi jumlahnya bakal lebih besar," tegas Yandri di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Menurutnya, pengawasan dan penindakan ketat perlu dilakukan agar kepala desa benar-benar menggunakan dana desa untuk kepentingan masyarakat.

"Ini jadi pembelajaran buat semua kepala desa. Mereka harus taat aturan dan bertanggung jawab dalam mengelola dana desa," ujarnya.