Bea Cukai Gencar Sosialisasikan PMK Nomor 4 Tahun 2025

Dimana langkah ini dilakukan untuk memastikan transisi dari aturan lama ke aturan baru berjalan tanpa hambatan sebelum aturan ini resmi berlaku pada 5 Maret 2025. 

 

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan semua elemen memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan baru ini.  

 

 

“Selama masa transisi ini, kami telah melakukan internalisasi kepada unit-unit vertikal Bea Cukai, serta mengadakan sosialisasi kepada penyelenggara pos resmi (PPYD), Perusahaan Jasa Titipan (PJT), dan masyarakat luas,” kata Nirwala dalam Media Briefing PMK 4 Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (25/2/2025) 

 

Selain memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha dan masyarakat, sosialisasi ini juga bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman terkait aturan baru yang bisa menghambat kelancaran distribusi barang kiriman. 

 

Nirwala menjelaskan bahwa aturan ini merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, yang bertujuan memperbaiki sistem pelayanan impor dan ekspor barang kiriman.

 

Dengan adanya kejelasan aturan, diharapkan pelaku usaha bisa lebih mudah memahami kewajiban kepabeanan, cukai, dan pajak yang berlaku.  

 

“Kami ingin kebijakan ini benar-benar diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi menjadi hal yang sangat penting,” tambahnya.  

 

Ke depan, Bea Cukai akan terus mengawal implementasi aturan ini, tambahnya, serta akan tetap membuka ruang diskusi bagi pihak yang masih memiliki pertanyaan atau kendala dalam penerapannya. 

 

"Dengan begitu, proses impor dan ekspor barang kiriman di Indonesia bisa berjalan lebih lancar dan efisien," ucapnya.