Tanggapi Pelemahan Rupiah, Bos Kadin: Faktor Dinamika Likuiditas Globak Bukan Fundamental Ekonomi RI

AKURAT.CO Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie menegaskan tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini lebih dipicu oleh dinamika likuiditas global dibandingkan memburuknya fundamental ekonomi domestik.
Anindya menilai pelaku pasar global tengah mengalihkan fokus ke aset yang memiliki likuiditas tinggi. “Kita di dunia usaha melihat dari krisis ke krisis, Indonesia faktanya, terlepas dari kritik, selalu survive dan jadi lebih baik,” ujarnya dalam konferensi pers Kadin Business Pulse Q1 2026 di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Dirinya menjelaskan, tekanan terhadap rupiah tidak terlepas dari penguatan dolar AS serta perubahan preferensi investor global. “Karena yang dicari oleh pasar adalah mana saja yang bisa memberikan likuiditas. Jadi selama dilihat ada likuiditas di suatu mata uang termasuk rupiah pasti menjadi suatu kemungkinan untuk menarik,” katanya.
Baca Juga: Rupiah Ambruk 105 Poin ke Rp17.286, Airlangga: Kita Monitor Saja
Data resmi menunjukkan, nilai tukar rupiah sempat melemah di kisaran Rp16.200–Rp16.400 per USD sepanjang kuartal I 2026, sejalan dengan penguatan indeks dolar AS (DXY) yang berada di atas level 105.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik mencatat ekspor Indonesia sepanjang 2025 mencapai sekitar USD258 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor nonmigas.
Secara historis, Indonesia telah melewati sejumlah krisis besar seperti Krisis Finansial Asia 1997–1998 dan tekanan global saat Pandemi Covid-19. Pada kedua periode tersebut, ekonomi Indonesia sempat terkontraksi namun kembali pulih dengan pertumbuhan positif dalam beberapa tahun berikutnya.
Menurut Anindya, pola serupa kembali terlihat saat ini, di mana tekanan eksternal tidak serta-merta mencerminkan kondisi fundamental dalam negeri. Ia juga menyoroti fenomena tidak lazim di pasar global, di mana aset safe haven seperti emas turut mengalami tekanan akibat kebutuhan likuiditas investor.
Jaga Cashflow Perusahaan
Tekanan likuiditas global berdampak langsung pada volatilitas nilai tukar, biaya impor, serta potensi tekanan terhadap inflasi domestik.
Dalam konteks dunia usaha, Kadin mencatat dua respons utama pelaku bisnis yakni sebagian melakukan efisiensi sambil tetap berinvestasi dan sebagian lainnya menahan ekspansi dan fokus menjaga arus kas. Ia menekankan pentingnya menjaga cash flow di tengah tekanan pendapatan global.
Di sisi fiskal, fluktuasi harga minyak dunia juga berpotensi memengaruhi beban subsidi pemerintah, yang pada 2025 tercatat mencapai lebih dari Rp300 triliun berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kadin mendorong pemerintah dan pelaku usaha memperkuat sektor ekspor sebagai sumber devisa utama, terutama dari industri nonmigas seperti tekstil, furnitur, alas kaki, dan elektronik. “Apapun pokoknya yang bisa menghasilkan devisa harus didorong,” ujar Anindya.
Selain itu, peningkatan investasi dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja. Ke depan, sinergi antara dunia usaha dan pemerintah menjadi faktor kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian likuiditas global.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 4Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 520 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026







