Misbakhun Ungkap Syarat Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen pada 2027

AKURAT.CO Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% pada 2027.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menilai target tersebut menjadi sinyal optimisme pemerintah untuk membawa perekonomian keluar dari pola pertumbuhan sekitar 5% dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Misbakhun, target 6% bukan sekadar angka dalam asumsi makroekonomi. Target tersebut harus ditopang oleh konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter agar mampu mendorong aktivitas sektor riil.

"Pertumbuhan ekonomi 6 persen ini adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan pesan yang kuat kepada pasar bahwa Bapak Presiden memberikan sinyal yang optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi kita tahun 2027 nanti," kata Misbakhun usai sidang paripurna nota keuangan di komplek parlemen, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Misbakhun: Bansos dan Subsidi Berlapis Berhasil Jaga Daya Beli Masyarakat di Paruh Pertama 2026

Ia mengatakan pertumbuhan 6% diharapkan menjadi tahapan awal menuju target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yakni 8% sebagaimana visi pemerintah.

"2027 adalah kita ditargetkan keluar dari zona pertumbuhan 5 persen. 6 persen ini adalah zona baru pertumbuhan ekonomi kita untuk menuju ke 8% yang seperti ditargetkan dalam visi-misi Bapak Presiden," ujarnya.

Namun, menurut dia, pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah di satu sisi. Baik kebijakan fiskal maupun moneter perlu bergerak secara bersamaan.

Misbakhun menyoroti pentingnya ketersediaan likuiditas di pasar serta peningkatan penyaluran kredit perbankan. Dengan likuiditas yang memadai, sektor riil diharapkan mendapatkan ruang untuk melakukan ekspansi.

"Ini butuh kerja keras, butuh konsolidasi, butuh bersama-sama untuk bagaimana target pertumbuhan 6 persen ini bisa dicapai," katanya.

Misbakhun juga mengaitkan target pertumbuhan dengan penciptaan lapangan kerja. Menurut dia, investasi harus menjadi salah satu mesin utama untuk menciptakan pekerjaan baru.

Logikanya, peningkatan investasi akan mendorong aktivitas sektor riil. Aktivitas tersebut kemudian menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ketika pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi rumah tangga diharapkan ikut terdorong. Konsumsi sendiri menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi.

"Parameter pertumbuhan itu pertama kita harus kemudian meningkatkan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu hanya bisa dicapai kalau masyarakat punya pekerjaan, dan pekerjaan yang baru itu hanya bisa dicapai dengan investasi," ujar Misbakhun.

Baca Juga: Dulu Sering Ditalangi BUMN, Misbakhun: Pemerintah Kini Lebih Disiplin Bayar Subsidi PSO

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memastikan proyek investasi yang sudah dimulai dapat segera masuk ke tahap realisasi dan memberikan dampak ekonomi secara langsung.

Salah satu yang disorot adalah pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Misbakhun, proyek yang telah dilakukan groundbreaking perlu segera direalisasikan agar menghasilkan investasi dan lapangan kerja.

"Nusantara juga harus mulai merealisasikan semua proyek-proyek yang selama ini groundbreaking oleh Bapak Presiden untuk kemudian memberikan dampak secara riil terhadap realisasi investasi, penciptaan lapangan pekerjaan," katanya.

Selain investasi, Misbakhun menyebut program 3 juta rumah sebagai salah satu sektor yang dapat memberikan dorongan terhadap perekonomian.

Menurut dia, pembangunan rumah tidak hanya berdampak terhadap sektor properti. Aktivitas tersebut juga berkaitan dengan ekspansi kredit perumahan serta permintaan terhadap berbagai bahan bangunan.

"Optimalisasi terhadap target 3 juta rumah harus segera diakselerasi, karena itu memberikan dorongan yang kuat terhadap ekspansi kredit konsumen perumahan dan sebagainya," ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah memperkuat hilirisasi, termasuk mempercepat proyek-proyek di sektor migas yang sebelumnya tertunda.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Misbakhun menilai target pertumbuhan 6% membutuhkan koordinasi lintas sektor. Kebijakan fiskal, moneter, investasi, kredit dan pembangunan sektor riil harus berjalan dalam satu arah.