Mahfud: Kecurangan Pemilu Sudah Menjadi Keniscayaan

AKURAT.CO Menko Polhukam Mahfud MD menilai kecurangan pemilu sudah menjadi keniscayaan. Kasus-kasus kecurangan selalu bermunculan seiring dengan dilakukan upaya pencegahan.
Mahfud mendasarkan pengalamannya sebagai hakim konstitusi yang kerap mengadili perkara-perkara pemilu atau sengketa hasil pemungutan suara. Dirinya menganggap, kecurangan selalu dilakukan oleh para kontestan maupun oleh penyelenggara pemilu.
"Sudah banyak yang dipenjara, sudah banyak yang dijatuhi sanksi. Baik itu dari kalangan kontestan maupun penyelenggaranya," kata Mahfud, di Padang, Sumbar, Kamis (16/11/2023).
Baca Juga: Pemilu 2024, Korps Adhyaksa Netral
Menurut Mahfud, maraknya kecurangan pada setiap gelaran kontestasi tidak melulu melibatkan kontestan dengan penyelenggara. Sebab kecurangan juga bisa melibatkan institusi negara maupun ASN.
Dirinya menganggap, masyarakat tidak keliru mengkhawatirkan terjadinya kecurangan pemilu. Sebab secara empiris kasus-kasus tersebut selalu terjadi.
Dengan begitu, cawapres nomor urut tiga meminta seluruh aparatur sipil bersikap netral dalam perhelatan pemilu.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








