Di Parlemen OKI, DPR Serukan Sanksi Israel Atas Kasus Penembakan Massal Warga Palestina

AKURAT.CO Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin delegasi DPR Indonesia dalam acara Konferensi ke-18 Parlemen OKI atau Parliamentary Union of OIC Countries (PUIC) di Abidjan, Pantai Gading. Pertemuan itu berlangsung dari 2-5 Maret 2024.

Dalam acara tersebut, delegasi DPR Indonesia menghadiri sejumlah sesi pertemuan, salah satunya pertemuan Komisi Palestina ke-12 PUIC. Fadli lantas memanfaatkan forum tersebut untuk membahas kekejaman yang dilakukan Israel terhadap masyarakat Palestina.

Baca Juga: Israel Ambil Alih 650 Hektare Tanah di Tepi Barat yang Berbatasan dengan Permukiman Yahudi

"Kendatipun perubahan iklim akan menjadi tema utama Konferensi ini, saya percaya bahwa semua peserta di sini tidak boleh membiarkan perjuangan Palestina diabaikan karena berbagai alasan, termasuk penembakan baru-baru ini oleh Israel terhadap kerumunan warga Palestina yang berlomba-lomba menarik makanan dari konvoi bantuan di Jalur Gaza yang menewaskan sedikitnya 112 orang," ujar Fadli, Senin (4/3/2024).

Politisi Partai Gerindra tersebut menyindir respons masyarakat global terkait penembakan Israel tersebut. Ia merasa miris karena masyarakat dunia hanya bisa memberi kecaman tanpa aksi nyata.

"Sayangnya, sudah menjadi hal yang lumrah dan mudah diprediksi bahwa respons internasional terhadap insiden tersebut tidak pernah lebih dari kecaman. Bagi kami, insiden itu merupakan kejahatan global paling kejam dan tidak tersentuh hukum yang pernah terjadi di era modern," ucapnya.

Serangkaian kekejaman Israel terus disaksikan dunia sementara Dewan Keamanan PBB dan komunitas global lainnya tidak bisa berbuat banyak. Karenanya, dia meminta agar parlemen dunia bisa mengambil cara lain untuk menghentikan itu semua.

Di antara langkah konkret, sambung Fadli, yaitu mendesak Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mengambil keputusan yang bersifat final, bukan sementara, dan mengikat terkait gugatan Afrika Selatan di ICJ yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza.

"Namun kita harus menyadari bahwa meskipun pada akhirnya keputusan akhir ICJ akan bergantung pada mekanisme di DK PBB dimana hak veto akan sangat menentukan, setidaknya kita telah berupaya semaksimal mungkin untuk membawa Israel agar dihukum," tuturnya.

Fadli juga mendesak PUIC berperan sebagai poros kampanye global untuk menuntut segera dilakukannya reformasi DK PBB.

Baca Juga: Miris, 104 Warga Gaza Terbunuh Oleh Serangan Israel Saat Menunggu Bantuan

"Reformasi DK PBB mutlak. Jika tidak, dunia akan kehilangan kepercayaan dan membiarkan setiap negara mengambil tindakan sepihak. Tentu saja ini bukanlah sebuah pilihan," ujarnya.

Fadli juga menyerukan intensifikasi dan perluasan gerakan Boycot Divestment and Sanction (BDS) yang bertujuan melemahkan Israel secara sosial, politik, dan ekonomi.

"Saya ingin mengajak anda semua untuk membayangkan, apa jadinya jika negara-negara muslim kaya minyak memboikot pasokan minyaknya ke Israel dan sekutu terdekatnya? Menurut saya, percayalah terobosan seperti itu akan menjadi tamparan yang sangat menyakitkan dan keras. Kita hanya perlu memperkuat keberanian kita," ajaknya.

Fadli juga meminta negara-negara Anggota PUIC bersatu untuk memastikan bahwa perjuangan Palestina selalu mendapat dukungan penuh dalam pertemuan-pertemuan di forum parlemen global atau Inter-Parliamentary Union (IPU).

"Saya juga menyerukan kepada masing-masing Negara Anggota PUIC untuk menetapkan rancangan resolusi mereka sendiri mengenai permasalahan Palestina untuk diajukan sebagai item darurat pada Majelis Umum IPU berikutnya yang akan berlangsung beberapa hari mendatang di Jenewa, Swiss. Lebih banyak rancangan undang-undang mengenai Palestina akan lebih baik dan bermanfaat," pungkasnya.