Kemenkopolhukam, BSSN, dan Kominfo Lakukan Evaluasi Bersama Setelah Dugaan Kebocoran Jutaan Data NPWP

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, buka suara terkait dugaan kebocoran enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk data milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hadi menjelaskan bahwa saat ini evaluasi rutin sedang dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak.

“Kami sedang mengevaluasi situasi ini bersama BSSN. Saya juga akan memanggil Dirjen Pajak, BSSN, dan Kominfo minggu ini untuk evaluasi lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi agar hal serupa tidak terulang,” ujar Hadi usai rapat kerja dengan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Baca Juga: Pasangan RIDO Bakal Berangkat ke KPUD Jakarta untuk Ambil Nomor Urut, DPD Golkar Gelar Nobar

Hadi menambahkan, pihaknya akan menyelidiki apakah kebocoran ini terkait dengan sistem Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang mengalami insiden serupa beberapa waktu lalu.

“Saya akan tanyakan apakah Dirjen Pajak menyimpan data di PDNS 2, dan apa kelemahan yang memungkinkan kebocoran data ini terjadi,” tambahnya.

Namun, hingga kini, Hadi belum bisa memastikan penyebab pasti dari kebocoran data NPWP tersebut. “Kami akan memberikan keterangan setelah bertemu dengan Dirjen Pajak hari Jumat,” tutupnya.

Sebelumnya, jagat maya kembali dihebohkan oleh seorang peretas bernama Bjorka yang mengklaim telah membocorkan enam juta data rakyat Indonesia, termasuk data milik Presiden Jokowi.

Baca Juga: Bahlil Lahadalia Beri Sinyal Fahri Hamzah Akan Pindah ke Partai Golkar

Data yang bocor dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat rumah, alamat email, nomor telepon, dan tanggal lahir secara rinci.

Peretas tersebut juga menyebutkan bahwa data milik kedua putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, turut bocor.

Klaim kebocoran data ini diungkapkan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, melalui unggahan di akun X pada Rabu (18/9/2024).

Menurut Teguh, data-data tersebut diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta di Breach Forums, dan mencakup data milik sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menkominfo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca Juga: Rusia Tolak Ikut Serta dalam Pertemuan Puncak Perdamaian Ukraina

“Sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan, termasuk milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan beberapa menteri lainnya,” ujar Teguh dalam unggahannya.