Ada Pelanggaran, DPR Usul Dibentuk Pansus Usut Kasus Pagar Laut

AKURAT.CO Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut tuntas persoalan pagar laut, khususnya di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Menurutnya, dengan terbitnya izin Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di pagar laut Tangerang tersebut, maka hal itu sudah cukup sebagai bentuk ditemukannya pelanggaran-pelanggaran di wilayah laut.

"Kita akan panggil dulu Menteri untuk tahu sejauh mana duduk persoalannya. Kalau nanti ditemukan terbit izin HGB, sertifikat keluar, maka (pembahasan) ini kan sudah lintas Komisi. Oleh karena itu kita akan kaji dulu secara mendalam, kalau memang tidak mampu secara official Komisi IV maka kita akan dorong nantinya untuk menjadi Pansus," kata Slamet melalui keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Baca Juga: Pemprov Jakarta Tunggu Hasil Penyelidikan KKP Terkait Pagar Laut di Pulau C Reklamasi

Tidak hanya mengedepankan pembongkaran pagar laut, nantinya Komisi IV akan memberikan rekomendasi sehingga bisa diangkat lebih lanjut dalam bentuk Pansus.

"Karena kalau ingin menyelesaikan masalah ini sampai tuntas, harus dibentuk Pansus dan kami melihat bahwa semangat Presiden untuk menegakkan hukum atas pelanggaran ini sangat kuat. Sehingga kami di khususnya Komisi IV akan memberikan support dan dukungan terhadap proses ini," ungkapnya.

Selain itu, Komisi IV akan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama dengan nelayan yang terdampak pagar laut ini. Khususnya, setelah dilakukannya pembongkaran terhadap pagar laut di perairan kabupaten Tangerang tersebut.

"Nelayan akan kami awasi terus setelah pembongkaran-pembongkaran ini, kita akan kawal terus dan berkomunikasi. Bahkan dalam waktu dekat tadi saya sudah komunikasi dengan Ibu Ketua akan kita panggil RDPU dengan para nelayan setelah dilakukannya kunjungan pada hari ini," ucap Politisi Fraksi PKS itu.