Mendagri dan Komisi II Bahas Pelantikan Kepala Daerah Hari Ini

AKURAT.CO Komisi II DPR menjadwalkan rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Mulai pukul 10.00 WIB, agenda raker terkait evaluasi kinerja Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2024. Sekaligus membahas program kerja Kemendagri dan BNPP tahun 2025.
Kemudian pandangan Mendagri terhadap rencana penataan sistem politik dan pemilu di Indonesia.
Baca Juga: Presiden Prabowo Instruksikan Pelantikan Kepala Daerah Dipercepat
Agenda kedua digelar pukul 13.00 yaitu Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP terkait evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Juga soal pelantikan kepala daerah terpilih.
"Nanti silakan diikuti materinya, nanti jam dua kalau itu cepat agendanya itu tentang evaluasi Pilkada 2024 dan tentu akan masuk ke isu pelantikan," kata Mendagri.
Dalam kesempatan ini Mendagri didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, beserta jajaran direktur jenderal.
Baca Juga: DPR: Pelantikan Kepala Daerah Rencananya Digelar Antara 18 Hingga 20 Februari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 4Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 520 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026







