Akurat
Pemprov Sumsel

Dorong Perempuan Indonesia Sehat dan Berdaya, Takeda Dukung FNM Society dan UNFPA Gelar Konferensi Nasional

Atikah Umiyani | 12 Maret 2025, 15:32 WIB
Dorong Perempuan Indonesia Sehat dan Berdaya, Takeda Dukung FNM Society dan UNFPA Gelar Konferensi Nasional



AKURAT.CO Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2025, Farid Nila Moeloek (FNM) Society bersama United Nations Population Fund (UNFPA), didukung oleh Takeda, menyelenggarakan Women National Conference bertema Perempuan Sehat dan Berdaya, Menuju Kesetaraan Global.

Konferensi ini merupakan wujud nyata upaya kolektif dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil, LSM dan akademisi bagi peningkatan kesetaraan gender di Indonesia.

Berbagai data menunjukkan adanya kemajuan yang cukup signifikan dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan.

Salah satunya, Indonesia berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (Gender Development Index/GDI) dari 91,63 di tahun 2022 menjadi 91,85 pada tahun 2023, dalam upaya menciptakan lingkungan dan akses layanan yang baik bagi perempuan.

Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender juga meningkat dari 76,59 menjadi 76,90.

Namun, pencapaian nasional ini masih di bawah standar global dengan GDI Indonesia secara global berada di angka 0,94 dari skala 0 sampai 1 dan pencapaian Women's Empowerment Index (WEI) di angka 0,568.

Baca Juga: Evaluasi Sistem Proporsional Terbuka, Puskapol UI Soroti Rekrutmen, Transparansi, dan Afirmasi Perempuan

Ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi tantangan besar, terutama di sektor kesehatan meskipun berbagai kemajuan telah dicapai.

Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, dr. Maria Endang Sumiwi, menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi atas inisiatif penyelenggaraan Konferensi Nasional Perempuan yang dilakukan FNM Society bersama dengan UNFPA dan Takeda.

"Karena melalui acara hari ini kita dapat merefleksikan apakah kita telah memenuhi hak-hak dasar perempuan Indonesia. Data menyatakan bahwa kita masih menghadapi berbagai tantangan untuk memenuhi hak dasar perempuan. Mulai dari permasalahan pemenuhan gizi, risiko penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi, kematian ibu, kesehatan jiwa serta permasalahan kekerasan perempuan dan anak," jelas Maria, melalui keterangannya, Rabu (12/2/2025).

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, diperlukan upaya kolaborasi lintas kementerian, seperti dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN serta berbagai lembaga lainnya, termasuk bersama dengan elemen masyarakat lain seperti pihak swasta dan komunitas.

"Melalui upaya komprehensif menggunakan pendekatan siklus hidup, kita berharap dapat memenuhi hak-hak kesehatan perempuan dan mendukung terciptanya perempuan yang berdaya dan kesetaraan gender," ujarnya.

Veronica Tan, Wakil Menteri PPPA, juga mengapresiasi inisiatif hasil kolaborasi antara FNM Society, UNFPA dan Takeda dalam menyelenggarakan Konferensi Nasional Perempuan 2025.

Baca Juga: Antisipasi Dampak Gejolak Ekonomi, Upaya Pemberdayaan Perempuan Harus Konsisten Dilakukan

"Saya berharap, kemitraan ini menjadi langkah nyata yang membantu perempuan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak dan perlindungan dari kekerasan. Untuk itu, pemerintah berkomitmen terhadap kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender yang diwujudkan melalui membangun lingkungan yang kondusif bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi serta melibatkan laki-laki sebagai mitra strategis dalam menciptakan perubahan berkelanjutan," ujarnya.

Veronica percaya bahwa melalui kolaborasi yang erat dan langkah-langkah konkret, Indonesia dapat mencapai perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam kehidupan perempuan.

"Saya percaya, ketika perempuan mendapatkan kesempatan yang setara, berdaya dalam berbagai sektor baik itu pendidikan, ekonomi, maupun politik, perempuan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa," katanya.

Menambahkan, Ketua FNM Society, Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, mengaku bahwa pihaknya sangat antusias menyelenggarakan forum ini.

Di mana, para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk banyak perempuan yang hadir, bersatu untuk membahas dan mendorong langkah nyata bagi pemberdayaan perempuan.

Ia menyebut bahwa pemberdayaan perempuan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar.

Baca Juga: Inilah 15 Rekomendasi Ucapan Penuh Makna Tentang Hari Perempuan Internasional 2025

Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, hampir 50 persen di antaranya adalah perempuan.

Jumlah ini mencerminkan potensi luar biasa tetapi juga menunjukkan bahwa kesenjangan gender yang masih ada perlu segera diatasi.

Tantangan ini dinilai tidak hanya terletak pada skala yang besar, tetapi juga pada bagaimana memastikan setiap perempuan, di mana pun berada, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, kesehatan, dan perlindungan.

"Melalui forum ini, kami berharap tidak hanya tercipta diskusi yang bermakna tetapi juga dihasilkan aksi konkret yang bisa menginspirasi kita semua untuk berkontribusi sesuai bidang dan keahlian masing-masing. Pemberdayaan perempuan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi tertentu, ini adalah tugas kita bersama. Dan yang terpenting, perubahan selalu dimulai dari diri sendiri. Saat kita bergerak, kita membawa perubahan bagi lingkungan kita, komunitas kita, dan pada akhirnya, bagi bangsa ini," paparnya.

UNFPA Indonesia Representative, Hassan Mohtashami, mengatakan, Hari Perempuan Internasional menjadi momen untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap kesetaraan gender.

Meskipun telah terjadi banyak kemajuan, namun tantangan masih ada.

Baca Juga: Wamen PPPA Minta Perempuan Berani Laporkan Kasus Kekerasan: Merasa Aman Hak Setiap Orang

Ketimpangan gender, akses layanan kesehatan yang terbatas, serta kekerasan terhadap perempuan masih menjadi penghalang bagi banyak perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka.

"Melalui inisiatif seperti Women at the Center Project yang juga dikenal sebagai Perempuan Indonesia Hidup Tanpa Kekerasan (Pihak), UNFPA terus bekerja untuk memastikan setiap perempuan mendapatkan akses layanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas serta bisa menentukan masa depannya sendiri. Sebagai salah satu mitra penyelenggaraan acara Konferensi Nasional Perempuan ini, Takeda menyampaikan komitmennya secara global untuk kemajuan dan pemberdayaan perempuan," jelasnya.

Corporate Strategy Officer & CEO Chief of Staff Takeda Pharmaceuticals, Akiko Amakawa, menambahkan bahwa di Takeda, keberagaman, kesetaraan dan inklusi bukan sekadar inisiatif tetapi telah menjadi bagian dari DNA selama lebih dari 240 tahun, termasuk lebih dari 50 tahun di Indonesia.

"Prinsip ini bukan tambahan dalam cara kami beroperasi tetapi sudah tertanam dalam pengambilan keputusan kami, mengutamakan pasien, membangun kepercayaan, menjaga reputasi dan menjalankan bisnis dengan nilai-nilai yang kuat. Kami bangga bahwa 53 persen dari global leadership team kami adalah perempuan dan di Indonesia, lebih dari 60 persen kepemimpinan kami dipegang oleh perempuan. Namun, komitmen kami tidak berhenti di internal perusahaan," ujarnya.

Akiko menyebut, pihaknya percaya bahwa akses kesehatan yang berkelanjutan harus menjadi hak semua orang.

Hal itu menjadi alasan mengapa pihaknya aktif dalam berbagai area terapi, termasuk onkologi, penyakit langka, penyakit gastrointestinal, kesehatan konsumen dan dengue.

Baca Juga: Survei: Perempuan Indonesia Makin Mandiri Secara Finansial, Tapi Masih Dihantui Beban Ganda

"Sebagai bagian dari tanggung jawab kami sebagai global corporate citizen, Takeda juga berkontribusi di luar portofolio bisnis kami tetapi tetap sejalan dengan nilai-nilai kami. Salah satunya melalui dukungan kami terhadap Women at the Centre: Rising Up Against the Pandemic of Violence Against Women, yang dibentuk pada 2023 dan akan berlangsung hingga 2026 serta dijalankan di lima negara yaitu Azerbaijan, El Salvador, Madagaskar, Zimbabwe dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, program ini dijalankan melalui kemitraan dengan UNFPA. Kami yakin bahwa kesetaraan dan pemberdayaan bukan hanya tentang kebijakan, tetapi juga tentang aksi nyata. Dengan terus berkolaborasi lintas sektor, kita dapat menciptakan perubahan berkelanjutan yang berdampak bagi perempuan, masyarakat dan generasi mendatang," tambahnya memaparkan.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

A
W
Editor
Wahyu SK