DPR Desak Polisi Tindak Tegas Ormas Meresahkan: Jangan Tunggu Viral Dulu

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty, mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak atas maraknya aksi organisasi masyarakat (ormas) yang kerap meresahkan masyarakat.

Ia menyoroti fenomena pungutan liar (pungli), intimidasi, hingga aksi premanisme yang belakangan marak di sejumlah daerah, khususnya kawasan industri.

“Fenomena ini tumbuh subur karena lemahnya penegakan hukum dan budaya permisif terhadap kelompok-kelompok berbasis massa,” ujar Evita dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

Menurutnya, praktik pungli oleh oknum ormas tidak hanya mengganggu masyarakat, tetapi juga merusak iklim investasi dan dunia usaha.

Ia menyebut wilayah Jabodetabek, Banten, hingga sebagian Sumatera sebagai daerah rawan aksi intimidatif, di mana ormas kerap memaksa keterlibatan dalam proyek industri dan memungut ‘uang keamanan’ secara ilegal.

“Ini jelas pemerasan. Biaya usaha jadi membengkak karena pungutan tak resmi. Pelaku industri kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap iklim usaha kita,” tegasnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo: Indonesia Tak Lagi Minta-Minta, Kini Kirim Bantuan Pangan ke Negara Lain

Evita menyinggung laporan dari Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia yang menyebutkan banyak investor mundur akibat aksi-aksi ormas seperti penyegelan, demonstrasi, hingga pemaksaan jatah proyek.

Ia menyebut hal itu sebagai ancaman serius terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Evita menyoroti kasus pembakaran mobil oleh anggota ormas di Jawa Barat saat aparat mencoba menangkap pimpinan ormas tersebut.

Ia juga menyoroti insiden viral di Pekanbaru, di mana seorang perempuan menjadi korban pengeroyokan 11 oknum debt collector di depan kantor polisi tanpa bantuan aparat.

“Kalau polisi hanya berdiri merekam karena kalah jumlah, lalu ke mana masyarakat berharap perlindungan? Polri seharusnya hadir di tengah rakyat tanpa harus tunggu peristiwa viral dulu,” tegasnya.

Evita pun mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi eksistensi ormas yang sering bertindak di luar batas. Ia menyarankan langkah tegas seperti pembekuan hingga pembubaran jika terbukti mengancam stabilitas dan ketertiban umum.

Baca Juga: Cak Imin Soal Pilpres 2029: Masih Lama, Jangan Tergesa-gesa

“Ormas semestinya jadi mitra ketertiban sosial, bukan sumber keresahan publik. Kalau sudah mengganggu rakyat, negara tidak boleh ragu mengambil tindakan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa keresahan akibat ormas merambah hingga sektor pariwisata.

“Wisatawan takut datang karena takut dipalak atau mengalami kekerasan. Ini merugikan sektor yang seharusnya jadi andalan pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Evita menutup pernyataannya dengan ajakan kepada semua pihak untuk menjaga kedamaian sosial dan mendorong aparat hukum bertindak adil, tegas, dan tidak pandang bulu.

“Selama ada kompromi karena kekuatan politik atau dukungan massa, premanisme akan terus tumbuh. Ini ancaman serius bagi dunia usaha dan kehidupan warga,” pungkasnya.

Baca Juga: PM Fiji Tiba di Jakarta, Siap Bahas Kerja Sama Strategis dengan Presiden Prabowo