Soal Kesepakatan Dagang RI-AS, Puan Minta Data Pribadi WNI Tak Disalahgunakan

AKURAT.CO Ketua DPR, Puan Maharani, angkat bicara mengenai kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), yang menjadi bagian dari kesepakatan dagang kedua negara terkait penurunan tarif resiprokal.

Dia menekankan, pentingnya transparansi pemerintah dalam isu perlindungan data pribadi. Menurutnya, negara harus memastikan data pribadi warga negara Indonesia tidak disalahgunakan, dan sepenuhnya dilindungi oleh kerangka hukum nasional.

'Terkait dengan data pribadi, tentu saja pemerintah harus bisa melindungi data pribadi warga negara Indonesia, yang mana kita sudah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Baca Juga: DPR Ingatkan Kesepakatan Transfer Data Warga RI ke AS Harus Sesuai UU

Dia menekankan, kementerian teknis terkait harus menjelaskan kepada publik sejauh mana perlindungan tersebut dijalankan, dan batas mana saja yang boleh dan tidak boleh diakses pihak asing, termasuk dalam konteks kerja sama perdagangan internasional.

"Pemerintah melalui kementeriannya harus bisa menjelaskan hal tersebut. Apakah memang data pribadi warga negara Indonesia itu sudah terlindungi, dan sampai mana batasnya," tegasnya.

Dia juga mempertanyakan efektivitas implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang telah disahkan, apakah benar-benar mampu menjamin keamanan data masyarakat di tengah dinamika kerja sama lintas negara.

"Bagaimana dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kita? Apakah memang itu benar-benar bisa melindungi data-data yang ada bagi warga negara Indonesia?" lanjutnya.

Diketahui, isu ini mencuat setelah kabar bahwa salah satu kesepakatan yang dibahas dalam upaya penurunan tarif ekspor-impor antara Indonesia dan Amerika Serikat adalah soal keterbukaan sistem transfer data lintas negara, yang dikhawatirkan dapat berdampak pada keamanan data individu.