Kemiskinan Menurun, Mensesneg Tegaskan Target Nol Persen di Era Prabowo-Gibran

AKURAT.CO Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyambut baik temuan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan nasional pada kuartal pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,47 persen, menurun dibanding 8,57 persen pada September 2024.

“Ini tentu menggembirakan jika dilihat dari tren penurunan angka kemiskinan. Namun, pemerintah tetap bekerja keras untuk terus menekan angka itu sekecil mungkin,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Sabtu (26/7/2025).

Mensesneg menegaskan, fokus pemerintah saat ini adalah menghapus kemiskinan ekstrem secara menyeluruh dalam lima tahun masa pemerintahan Prabowo–Gibran.

Ia menekankan bahwa agenda ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, bukan hanya kerja pemerintah semata.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dunia usaha, masyarakat, dan edukasi sangat penting untuk mendorong penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya,” kata Prasetyo.

Ia juga menambahkan bahwa target nol persen kemiskinan ekstrem bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari komitmen serius pemerintahan Presiden Prabowo.

“Alhamdulillah, kita melihat tren penurunan kemiskinan. Tapi yang lebih penting, kami berkomitmen untuk menihilkan kemiskinan ekstrem dalam lima tahun ke depan,” tegasnya.

Baca Juga: Rusia hingga Korea Selatan, Ramaikan Festival Budaya EBIFF di Kalimantan Timur

Sebelumnya, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang, turun dari periode sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa data dikumpulkan melalui Susenas dengan sampel sekitar 345.000 rumah tangga.

Ia menjelaskan, garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp609.160 per kapita per bulan.

Untuk rumah tangga dengan rata-rata 4,72 anggota, ambang kemiskinannya berada di sekitar Rp2.875.235 per bulan.

“Garis kemiskinan dihitung dari pengeluaran kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Namun perlu dipahami bahwa angka ini adalah rata-rata nasional—setiap daerah memiliki garis kemiskinan berbeda, tergantung harga dan pola konsumsi,” ujar Ateng.

Penurunan angka kemiskinan ini menjadi sinyal positif di awal pemerintahan baru.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada angka, tetapi dilanjutkan dengan kebijakan konkret yang menyasar ketahanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan kelompok rentan.

Baca Juga: SBY Desak Aksi Global Akhiri Tragedi Gaza dan Dukung Solusi Dua Negara