160 Guru Mundur dari Sekolah Rakyat, Persoalan Infrastruktur Dasar Jadi Sorotan!

AKURAT.CO Sebanyak 160 guru yang semula ditugaskan untuk mengajar di Sekolah Rakyat dilaporkan mengundurkan diri.
Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menilai kejadian ini sebagai alarm keras atas lemahnya perencanaan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
“Kalau kita bicara pendidikan, maka air bersih, sanitasi, listrik, dan akses jalan bukan pelengkap, itu kebutuhan pokok. Bagaimana guru bisa betah mengajar jika kebutuhan dasarnya saja tidak tersedia?” ujar Irine dalam keterangan resminya, Selasa (29/7/2025).
Menurut Irine, gelombang pengunduran diri guru ini menegaskan kurangnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan proyek Sekolah Rakyat. Ia menyayangkan bahwa program yang sejatinya bertujuan mulia justru terancam gagal karena persoalan dasar yang tak kunjung diselesaikan.
“Mundurnya ratusan guru secara serentak menunjukkan bahwa aspek infrastruktur belum mendapat perhatian serius. Ini harus jadi evaluasi mendalam,” tegasnya.
Irine secara khusus menyoroti keberadaan Sekolah Rakyat di daerah pemilihannya, Maluku Utara, salah satu wilayah yang termasuk dalam kategori Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Dari 100 Sekolah Rakyat yang dibangun, dua di antaranya berada di Maluku Utara.
“Pertanyaan saya: SPAM-nya ada atau tidak? Sanitasinya bagaimana? Jangan sampai program prioritas nasional justru meninggalkan masyarakat sekitar. Sekolahnya jadi, tapi desa sekitarnya tetap tertinggal,” katanya.
Baca Juga: Anak-anak Umat Kristen Diserang Saat Ibadah, GPI: Negara Jangan Lagi Diam!
Ia mencontohkan banyaknya kasus di mana infrastruktur sekolah dibangun lengkap, namun akses air bersih dan sanitasi masyarakat sekitar justru diabaikan.
Irine mendesak agar Kementerian Sosial (Kemensos) segera berkoordinasi aktif dengan Kementerian PUPR, PLN, dan pemerintah daerah setempat untuk memastikan setiap lokasi Sekolah Rakyat dilengkapi infrastruktur pendukung yang layak.
“Mess guru, transportasi, akomodasi, itu semua harus diperhitungkan sejak awal. Banyak guru mengundurkan diri karena jarak antara rumah dan sekolah terlalu jauh,” jelas Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.
Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan program ini tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik dan perekrutan cepat.
“Sekolah Rakyat punya tujuan mulia—memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Tapi harus ada sistem, kajian yang matang, dan keberlanjutan. Jangan sampai jadi proyek jangka pendek yang gagal menyentuh akar masalah,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengakui bahwa pengunduran diri guru terjadi akibat penempatan yang terlalu jauh dari tempat tinggal mereka.
“Secara umum, salah satu alasan pengunduran diri guru adalah karena lokasi penempatannya terlalu jauh,” ujar Gus Ipul.
Sistem perekrutan dan penempatan guru sendiri dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PANRB.
Hingga kini, terdapat lebih dari 100 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia yang menampung lebih dari 9.700 siswa dari berbagai jenjang.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








