Hari Kemanusiaan Dunia, Pemerintah Dorong Perlindungan Anak dan Perempuan Pasca Bencana

AKURAT.CO Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Titi Eko Rahayu, menekankan pentingnya perlindungan perempuan dan anak dalam penanggulangan bencana.

Menurutnya, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan dalam situasi darurat. Mereka sering kehilangan akses terhadap layanan dasar dan menghadapi risiko kekerasan yang lebih tinggi. 

Berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2024, 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan. Risiko ini meningkat tajam dalam kondisi bencana, ketika ruang aman berkurang dan mekanisme perlindungan melemah.

"Ini kita mendorong keterlibatan perempuan, perempuan tidak hanya sebagai obyek semata ya, dianggap kelopok rentan, ternyata dia juga memiliki peran yang luar biasa dalam penanganan bencana, bahkan juga punya inisiatif-inisiatif untuk melakukan pencegahan bencana," kata Titi dalam Peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia (World Humanitarian Day/WHD) 2025, di Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Baca Juga: Otak di Balik Pembunuhan Kepala Cabang BRI Diduga Perempuan Mantan Kolega Korban

Dia menyatakan, peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia tahun ini hadir di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Mulai dari konflik yang masih berlangsung di berbagai belahan dunia, dampak perubahan iklim yang meningkatkan risiko bencana, hingga krisis kemanusiaan yang memengaruhi jutaan orang.

"Kemanusiaan adalah bahasa bersama umat manusiayang tidak mengenal batas negara, agama, maupun etnis. Karena itu, Hari Kemanusiaan Sedunia bukan sekadar seremoni, melainkan pengingat bahwa semua pihak harus hadir untuk kelompok rentan, terutama perempuan dan anak," ujarnya. 

Dia menyampaikan, Indonesia sendiri termasuk negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang 2024 terjadi lebih dari 3.200 bencana yang tidak hanyamerusak infrastruktur tetapi juga menimbulkan dampak sosial serius.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian PPPA memperkuat layanan perlindungan, salah satunya melalui SAPA 129, yang beroperasi 24 jam via telepon maupun WhatsApp yang dapat diakses pada nomor 08111-129-129. 

Layanan ini memungkinkan masyarakat melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara cepat, dengan tindak lanjut berupa pendampingan hukum, perlindungan, serta dukungan psikososial.

Baca Juga: Puan Soroti Keterwakilan Perempuan di DPR yang Masih Rendah: Mereka Berhak Duduki Jabatan Publik

Dia juga mencontohkan praktik baik yang mendukung upaya perlindungan bagi perempuan dan anak, di situasi bencana saat gempa Sulawesi Tengah 2018, ketika pemerintah daerah bersama lembaga kemanusiaan mendirikan Ruang Ramah Perempuan dan Anak (RPPA) di lokasi pengungsian. 

Ruang ini memberikan perlindungan, konseling, layanan kesehatan reproduksi, serta aktivitas bermain untuk anak-anak. Ketika perlindungan berbasis gender diutamakan, maka pemulihan komunitas berlangsung lebih cepat.

"Perempuan bukan hanya korban, tetapi juga penopang ketangguhan komunitas. Karena itu, gender mainstreaming harus diterapkan dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana mulai dari mitigasi, respon darurat, hingga pemulihan. Jika perempuan dan anak masih tertinggal, maka pembangunan kita tidak akan sepenuhnya berhasil," ucapnya.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk memastikan tidak ada perempuan dan anak yang tertinggal, dalam respon kemanusiaan maupun penanggulangan bencana.

Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan perlindungan lewat layanan SAPA 129, penyediaan ruang ramah perempuan dan anak, serta pelibatan perempuan sebagai agen perubahan dalam membangun ketangguhan komunitas. 

"Sebab, kemanusiaan bukan sekadar memberi bantuan, melainkan membangun dunia yang lebih adil, setara, dan penuh empati," tegasnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada United Nations Resident Coordinator(UNRC), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan, BNPB, dengan dukungan United Nations Population Fund (UNFPA), United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UNWOMEN), United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) dan berbagai mitra CSOs yakni Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Yayasan Kerti Praja, akademisi, dan dunia usaha (Danone dan Grab Indonesia) yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan hari ini dalam meneguhkan komitmen untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak dalam situasi bencana.