Status Anggota DPR Nonaktif Masih Menggantung, Cucun: Tunggu Hasil Mahkamah Partai

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menjelaskan nasib anggota DPR yang berstatus nonaktif masih menunggu hasil sidang dari mahkamah partai masing-masing. 

Dia menegaskan, DPR baru bisa menindaklanjuti setelah menerima keputusan resmi dari lembaga internal partai tersebut.

"Kan kita sampaikan, itu mahkamah partainya sudah melakukan sidang belum? Karena itu kan suratnya dari mahkamah partai semua yang dikirimkan ke kita," kata Cucun, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Baca Juga: Wakil Ketua DPR Saan Mustopa Janji Perjuangkan Aspirasi Petani Banyuasin

Menurutnya, kewenangan untuk menentukan langkah awal terhadap anggota yang dinonaktifkan berada di tangan mahkamah partai, bukan di DPR. 

"Jadi itu bukan kewenangannya lagi misalkan sekarang. Nanti kalau DPR sudah ada hasil mahkamah partai, kemudian masuk di MKD. Ternyata mahkamah partai menyatakan tidak bersalah, MKD juga misalkan sejauh mana ukurannya. Pelapornya juga kan kita akan lihat nanti, pelapornya seperti apa," ujarnya.

Nantinya, hasil sidang mahkamah partai akan menjadi dasar bagi DPR, khususnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), untuk mengambil langkah lanjutan. "Ini nanti ada mahkamah partai memberikan satu resume daripada hasil pemeriksaan-pemeriksaan," kata Cucun.

Saat ditanya apakah sudah ada hasil resmi yang diterima DPR, Cucun menyebut hingga kini pihaknya belum menerima surat atau laporan apapun. 

Mengenai rencana sidang MKD, Cucun mengatakan belum mendapatkan pembaruan terbaru. Sehingga dia tidak dapat memastikan kapan sidang tersebut akan digelar.

"Mungkin ya sudah ada hasil yang sedang berjalan, apakah sidangnya tertutup atau gimana di setiap-segmen mahkamah partai, kan rujukannya itu," tutup Cucun.

Baca Juga: Komisi III DPR Pertanyakan Selisih Kerugian Negara di Kasus Korupsi Pertamina, Kejagung Harus Transparan

Sebagai informasi, anggota DPR nonaktif muncul ketika seorang legislator menghadapi masalah hukum, pelanggaran etik, atau proses internal di partai politiknya yang berpotensi memengaruhi tugas dan kewenangannya sebagai wakil rakyat. 

Meskipun istilah 'nonaktif' tidak secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), mekanisme pemberhentian sementara atau pembatasan tugas diatur melalui sejumlah ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Diketahui, sejumlah anggota DPR yang dinonaktifkan beberapa waktu lalu karena dinilai melanggar etik di tengah demo kerusuhan Agustus-September 2025 adalah; Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio serta Surya Utama alias Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Partai Golkar.